Terkini Nasional
Fahri Hamzah: Saya Dengar Ada Ancaman kepada Presiden Supaya Tak Dilantik 20 Oktober
Fahri Hamzah mengakui bahwa dirinya mendengar ada pihak-pihak yang menggagalkan pelantikan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui bahwa dirinya mendengar ada pihak-pihak yang menggagalkan pelantikan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang.
Pelantikan akan digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Memang saya dengar ada ancaman kepada Presiden supaya tidak dilantik 20 Oktober kan dilantiknya di gedung ini (gedung DPR)," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).
• Fahri Hamzah Sebut Ada Gerakan Halangi Revisi UU KPK: Enggak Boleh Diubah, Ini Suci
Pendapat serupa dikemukakan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dua hari lalu di Jakarta.
Kendati demikian, Fahri berharap Presiden Jokowi tidak perlu takut dengan adanya isu tersebut.
Ia juga meyakini isu tersebut tidak benar. Pasalnya, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sudah terpilih secara resmi sebagai pemenang Pilpres 2019.
Selain itu, rival Presiden Jokowi, Prabowo Subianto, juga sudah menerima hasil Pilpres 2019 sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"MK sudah dilewati, KPU sudah dilalui, dan penghitungan suara juga dianggap sudah selesai. Pak Prabowo juga sudah menerima," kata Fahri.
"Harusnya kan itu sudah selesai. Dan karena itu Presiden tak perlu takut seolah ini dikaitkan dengan ada upaya menggagalkan pelantikan presiden, enggaklah," tutur dia.
Pendapat Moeldoko
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil jajarannya untuk membahas situasi terkini di berbagai daerah, khususnya Jakarta.
Presiden telah mendapatkan laporan rencana aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung DPR pada Selasa (24/9/2019).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden telah menginstruksikan aparat kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan saat unjuk rasa berlangsung.
"Kebetulan ada Kapolda dan Pangdam Jaya semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah-langkah yang proporsional," ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
