RKUHP Dinilai Bisa Turunkan Jumlah Wisatawan Asing di Indonesia, Ini Tanggapan Para WNA

TRIBUNWOW.COM - Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mengalami banyak penolakan dari berbagai kalangan terlebih lagi mahasiswa di Indonesia.

Bahkan RKUHP yang dibuat oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga disebut akan memengaruhi jumlah wisatawan di Indonesia.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (23/9/2019), penolakan terhadap RKUHP ditunjukan oleh para mahasiswa dengan menggelar aksi demo di depan gedung DPR.

Demo akan mereka lakukan pada Senin (23/9/2019) dengan jumlah massa mencapai 2.000 orang.

• Sebut Membuat RKUHP Tidak Mudah, Pakar Hukum UGM Benarkan Keputusan Jokowi Tunda Pengesahan

• Ikuti Proses Pembuatan RKUHP selama 25 Tahun, Wartawan Senior Kompas: Ada Fenomena Menarik

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan aksi demo akan dilakukan oleh perwakilan mahasiswa dari seluruh Indonesia.

"Ya, ada surat pemberitahuan oleh mahasiswa sekitar 2.000 orang di depan gedung DPR. (Tuntutannya) menolak RUU KUHAP," ucap Kombes Argo Yuwono, Senin (23/9/2019).

Mendapat kabar akan adanya unjuk rasa, pihak kepolisian telah menurunkan 5.500 personel pasukan di sekitar gedung DPR RI.

5.500 perseonel itu merupakan pasukan gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP.

"Personel pengamanan 5.500 personel gabungan," ucap Kombes Argo Yuwono.

Di hari yang sama, Jokowi akan bertemu dengan pimpinan DPR, pimpinan Komisi III DPR, dan seluruh Ketua Fraksi di DPR.

Pertemuan akan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta sekitar pukul 13.00 WIB.

RKUHP telah menjadi perbincangan di masyarakat karena adanya pasal-pasal yang kontroversial.

• Banyak Pasal yang Multitafsir di RKUHP, Ketua YLBHI Samakan dengan Aturan Zaman Kolonial Belanda

Satu di antaranya adalah Pasal 419 yang mengatur tentang hidup bersama tanpa status penikahan.

Pada RKUHP tersebut, disebutkan bahwa pasangan kumpul kebo dapat dipindakan atas aduan dari keluarga atau Kepala Desa.

Aturan itu tentunya akan menjadi penyebab menurunnya jumlah wisatawan asing di Indonesia.

Beberapa negara Eropa dan Australia mulai berpikir ulang untuk melakukan wisata di Indonesia.

Bahkan pada Pasal 419 disebutkan pasangan yang belum menikah dan hidup bersama dapat dipenjara maksimal 6 bulan lamanya.

Atau bagi yang melanggar aturan itu akan didenda dengan kategori II yang bernilai Rp 50 juta.

Seorang wisatawan asing memberikan komentar mengenai RKUHP yang ada di Indonesia.

"Saya mengerti kami tidak bisa berpegangan tangan atau berciuman di pura atau tempat religius lain. Namun saya tidak ingin khawatir melakukan sesuatu yang normal di kampung halaman tetapi bisa kena masalah untuk itu. Ya, kami akan mempertimbangkan lagi untuk datang ke Bali," ucap turis asal Inggris Rosa Hughes dan pasangannya Jake Rodgers di Kuta, Bali, seperti dikutip dari The Sydney Morning Herald, Senin (23/9/2019).

• Anggap Tak Masuk Akal, Hotman Paris Layangkan Protes soal RKUHP Perzinaan: Dimana Logika Hukumnya

Turis lain menyebut peraturan pada RKUHP tidak akan mempengaruhinya untuk berkunjung ke Indonesia lagi.

Namun ia yakin jumlah wisatawan akan tetap berkurang dengan adanya RKUHP.

"Saya percaya mereka yang masuk dalam kategori ini (pasangan belum menikah) tidak akan datang kembali. Kami akan kembali ke Bali, tetapi pasti akan kehilangan beberapa orang," jelas turis asal Perth, Australia, Kelly Ann.

Banyaknya penolakan yang muncul membuat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP.

"Saya perintahkan Menkumham (Yasonna Laoly) untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR ini. Agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini," ujar Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).

Jokowi menyampaikan penundaan pengesahan pada Jumat (20/9/2019) dan mengaku masih akan melakukan pengkajian pada RKUHP.

"Saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut," ucap Jokowi.

(TribunWow.com/Ami)

WOW TODAY: