Polemik RKUHP

Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP, Fahri Hamzah Minta Presiden hingga Para Menteri Datang ke DPR

Fahri Hamzah menyarakan agar Jokowi datang ke DPR terkait penundaan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Jumat (20/9/2019).

Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP, Fahri Hamzah Minta Presiden hingga Para Menteri Datang ke DPR
Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (27/8/2019). Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyarakan agar Jokowi datang ke DPR terkait penundaan RKUHP. 

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menunda pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Jumat (20/9/2019).

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyarakan agar Jokowi datang ke DPR.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com pada Jumat (20/9/2019), Fahri Hamzah meminta Jokowi datang ke DPR untuk melakukan rapat.

"Saya mengusulkan agar presiden mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR pada hari Senin (23/9/2019) sebelum hari Selasa disahkan menjadi undang-undang," ujar Fahri Hamzah saat dihubungi wartawan, Jumat (20/9/2019).

Selain Jokowi, Fahri Hamzah juga mengungkapkan agar menteri turut datang ke DPR.

Menkumham Jelaskan RKUHP soal Pasal Kumpul Kebo: Jangan Diputar Balik Seolah Dunia akan Kiamat

Menteri diminta datang ke DPR dengan membawa surat presiden dengan tujuan menyederhanakan undang-undang.

"Seluruh menteri datang ke DPR yang membawa surat presiden datang dengan mindset bahwa presiden menginginkan adanya penyederhanaan undang-undang," katanya.

Mantan politisi PKS ini menilai Jokowi ingin menyerdehanakan undang-undang yang pernah diproduksi.

"Jadi, mazhab yang diusulkan oleh presiden dengan mengatakan bahwa harus disederhanakan undang-undangnya itu adalah mazhab modifikasi undang-undang, itu yang kami mengerti," ungkap wakil ketua DPR asal NTB ini.

Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setelah banyaknya penolakan yang bermunculan.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved