Aksi Demo di Depan Gedung KPK, Bermula dari Copot Kain Hitam yang Tutupi Logo Lembaga Anti Rasuah

TRIBUNWOW.COM - Aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih yang merupakan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berahhir ricuh, Jumat (13/9/2019) pukul 15.00 WIB.

Kericuhan dimulai saat massa memaksa masuk ke dalam gedung untuk mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK, dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Jumat (13/9/2019).

Padahal diketahui bahwa massa aksi memulai unjuk rasa dengan damai.

"Copot kain hitam itu kawan-kawan. Kawan-kawan segera copot kain hitam di logo KPK," kata salah seorang orator di depan Gedung yang berada di kawasan Kuningan Jakarta.

Diketahui bahwa kain hitam tersebut merupakan bagaian dari aksi #SAVEKPK beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh pegawai dan pimpinan KPK.

Aksi #SAVEKPK itu adalah sebagai bentuk bahwa KPK akan menjadi buruk apabila dipimpin oleh orang yang bermasalah dan revisi UU KPK yang bermasalah itu diteruskan.

• Kronologi Demo di KPK Ricuh, dari Dukung Irjen Firli, hingga Bakar Karangan Bunga Pendukung KPK

Saat massa berusaha masuk ke dalam gedung, para petugas kepolisian dan keamanan KPK pun segera mengadang mereka.

Walaupun sudah berusaha diadang, ada satu orang dari massa unjuk rasa yang berhasil menyusup masuk.

Orang tersebut diketahui berhasil mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK.

Kemudian sejumlah massa unjuk rasa itu tiba-tiba melempar batu dan botol air.

Selain melempar batu dan botol air, massa juga membakar karangan bunga membakar karangan bunga yang ada di depan gedung, dikutip dari channel Youtube Kompastv, Jumat (13/9/2019).

Diketahui ada tiga kelompok massa itu mengatasnamakan sebagai Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI serta himpunan aktivis Indonesia.

• Daftar Nama 5 Pimpinan KPK 2019-2023 Terpilih, Irjen Firli Bahuri Jadi Ketua

Massa itu awalnya menggelar aksi untuk memberikan selamat kepada Irjen Firli Bahuri yang terpilih sebagai ketua KPK periode 2019-2023.

Selain itu demonstran tersebut diketahui mendukung adanya revisi Undang-Undang (UU) KPK.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kapolres Jakarta Selatan Kombes Kombes Pol Bastoni Purnama.