Revisi UU KPK

Di ILC, Karni Ilyas Akui Kaget Lihat Saut Situmorang Berapi-api Tolak Revisi UU KPK: Keras Juga Ini

Karni Ilyas akui kaget lihat Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berapi-api tolak revisi UU KPK. Saut tidak mau KPK menjadi tidak independen diawasi DPR.

Di ILC, Karni Ilyas Akui Kaget Lihat Saut Situmorang Berapi-api Tolak Revisi UU KPK: Keras Juga Ini
YouTube tvOneNews
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Indonesia Lawyers Club (ILC). Pembawa acara ILC, Karni Ilyas mengaku kaget saat melihat Saut berapi-api saat menolak revisi UU KPK. 

"Kemudian setelah itu ada prolegnas tuh tahun 2015 tahun 2019 ada sekitar 63 undang-undang itu, di nomor 63 itu rencana Undang-Undang KPK yang isinya sama lah."

"Yang dewan pengawas dan seterusnya itu ya, terus kemudian penyadapan penyidik dari polisi dan seterusnya, itu di prolegnas itu ada naskah akademik di depannya," kata Saut Situmorang.

KPK Merasa Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK, Masinton Pasaribu: Dia Enggak Paham, Miris Lihatnya

Dalam prolegnas itu juga disebutkan kasus-kasus yang menuntun DPR untuk merevisi UU KPK.

"Naskah akademik itu menyebutkan poin-poin yang ada orang kasus lama enggak putus-putus, dan seterusnya, potongan-potonganlah."

"Menurut saya itu bisa debatable, karena kemarin juga ada sebutan, ada orang sudah meninggal diadili, segala macam, itu baru satu kasus," terang Saut Situmorang.

Saut Situmorang tidak setuju jika beberapa kasus itu dijadikan representasi kinerja KPK.

"Enggak karena satu kasus itu terus kemudian secara keseluruhan KPK rusak," kata Saut Situmorang.

Soal Capim KPK, Peneliti ICW Nilai Jokowi Abaikan Kritik Publik

Dikutip TribunWow.com dari kpk.go.id, Selasa (10/9/2019), ada beberapa persoalan terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di antaranya adalah independensi KPK terancam, penyadapan sulit, pembentukan dewan pengawas dipilih DPR, kewenangan strategis dihilangkan, hingga prosedur-prosedur lain yang lebih rumit.

Diberitakan Kompas.com, Selasa (10/9/2019) Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa kehilangan kepercayaan rakyat apabila menyetujui revisi UU tersebut.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Ifa Nabila
Editor: Mohamad Yoenus
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved