Kabar Tokoh
Bertemu Gubernur Maluku, Utusan Menteri Susi Puji Jamuan Ikan Bakar: Sulit Berhenti Makan
Bertemu Gubernur Maluku Murad Ismail, utusan Menteri Susi Pudjiastuti sampai tak bisa berhenti makan. Ini permintaan yang diajukan Murad kepada Susi.
Penulis: Ifa Nabila
Editor: Lailatun Niqmah
Kedua, mendesak DPR RI dan pemerintah pusat untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Provinsi Kepulauan menjadi undang-undang.
Yang ketiga, meminta Susi segera memberi paraf pada draf Perpres LIN, agar bisa ditandatangani Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Keempat, mendesak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo segera menyetujui Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang sudah diajukan Pemerintah Maluku, termasuk dari daerah lainnya.
Terakhir, mendesak pemerintah pusat agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah dengan mencantumkan objek kelautan dan retribusi daerah.
• Telat 1 Jam, Gubernur Maluku Akhirnya Temui Utusan Menteri Susi Pudjiastuti setelah Nyatakan Perang
Murad Ismail Nyatakan Perang ke Menteri Susi
Diberitakan sebelumnya, Murad Ismail menyebut kebijakan Susi soal kebijakan moratorium dan zona penangkapan ikan di Maluku merugikan warganya.
Hal tersebut disampaikan Murad Ismail dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019).
"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Murad Ismail saat menyampaikan sambutannya.
Murad Ismail menjelaskan bahwa setiap bulannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.
Dari ekspor ikan yang berasal dari wilayah kekuasaan Murad Ismail itu, warga Maluku disebut tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.
“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa," kata Murad Ismail.
Murad Ismail menyebut kebijakan moratorium Susi ini berbeda dibanding saat uji mutu ikan tangkapan dilakukan di Maluku.
"Berbeda dengan saat sebelum moratorium di mana uji mutunya ada di daerah,” lanjutnya.
• Sebut Kebijakan yang Diberlakukan Menteri Susi Merugikan, Gubernur Maluku: Kita Perang
Murad Ismail menjelaskan ada 1.600 kapal ke laut Aru sejak diberlakukannya moratorium oleh Susi.
Dari kapal-kapal tersebut, ternyata tidak ada satu pun anak buah kapal (ABK) dari Maluku yang dipekerjakan di sana.