Setelah Nyatakan Perang, Gubernur Maluku Temui Utusan Menteri Susi dan Sampaikan 5 Tuntutan Ini

Menteri Susi Pujiastuti sebelumnya mengirim utusan untuk menemui Gubernur Maluku, terkait protes yang dilayangkan mantan komandan Korps Brimob Polri itu kepada Menteri Susi.

Berawal dari moratorium

Pernyataan perang tersebut berawal dari kebijakan moratorium yang diberlakukan Menteri Susi.

Gubernur Murad menilai moratorium tersebut merugikan Maluku.

Menurutnya, setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafuru untuk diekspor.

Tercatat 1.600 kapal ke laut Aru sejak adanya moratorium tersebut.

Selain itu sebelum ada moratorium, uji mutu dilakukan di daerah.

• Sebut Kebijakan yang Diberlakukan Menteri Susi Merugikan, Gubernur Maluku: Kita Perang

Namun sekarang sudah tidak dilakukan, sehingga Gubernur Murad menganggap daerahnya tidak mendapatkan apa-apa.

“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium dimana uji mutunya ada di daerah,” katanya.

Ia mengatakan dari 1.600 kapal yang tercatat di laut Aru, tidak ada satu pun ABK asal Maluku yang dipekerjakan.

“Setiap bulannya, ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” ujarnya.

Permasalah baru juga muncul saat ada aturan 12 mil lepas pantai menjadi kewenangan pusat.

Murad menilai aturan tersebut merugikan nelayan Maluku yang tidak diperbolehkan menangkap di zona tersebut.

"Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai, Ini daratan punya saya,” kata Murad.

• Sebut Jokowi Punya Niat Baik, Mamat Alkatiri di ILC: Orang Papua Sudah Membalas Kebaikannya

Mendagri bela Gubernur Maluku