Rizal Ramli Dapat Tepuk Tangan di ILC, Beri Saran Urus Papua: Birokrasi Korup, Kasih ATM Warganya

TRIBUNWOW.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Rizal Ramli mendapatkan tepuk tangan saat memberi usulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Papua.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Rizal Ramli saat menjadi narasumber di acara 'Indonesia Lawyers Club' Selasa (4/9/2019).

Mulanya, Rizal Ramli menuturkan dirinya pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di masa Presiden Gus Dur.

Saat itu, dijelaskannya, ada dana otonomi khusus (otsus) yang disediakan.

"Dalam konteks keadilan ekonomi, dana otsus itu sekitar Rp 60 triliun, dibagi Rp 3,5 juta penduduk di Papua, rata-rata harus dapat Rp 17,9 juta per orang," ujar Rizal Ramli.

Akan tetapi, disebutkannya, dana itu tidak sampai kepada masyarakat.

• Di ILC, Mamat Alkatiri Bandingkan Sikap Warga Papua saat Terima Pendatang dan saat Merantau

"Tapi mohon maaf rakyat di kampung-kampung, di gunung-gunung enggak dapat, makan aja susah, pendidikan susah," papar Rizal Ramli.

"Jadi kita tinggalkan cara menyalurkan anggaran lewat birokrasi, karena birokrasinya korup," jelasnya  yang kemudian mendapat tepuk tangan dari penonton di studio.

"Ikuti di Alaska, alaskan itu penduduk aslinya indian, ternyata banyak sumber alam dari gas," ungkapnya.

"Akhirnya setiap bulan ditransfer aja lewat bank, dana kesejahteraan, mereka tetap bisa hidup berburu ikan, tapi kalau mau makan enak mereka punya uang," jelas Rizal Ramli.

Ia lantas memberikan saran untuk memberikan rekening kepada seluruh masyarakat Papua.

"Nah saran kami, kita kasih ATM seluruh masyarakat asli Papua. Kasih Rp 1 juta per orang setiap bulan. Kalau keluarganya ada 4 orang, kasih Rp 4 juta," kata Rizal Ramli.

"Tapi yang paling besar, biarkan mama-mama yang pegang uangnya," jelasnya.

• Fahri Hamzah Sebut Jokowi Pindahkan Ibu Kota Sepihak, Mahfud MD: UU Dibuat saat Benar-benar Pindah

Hal ini karena menurutnya uang bisa menjadi biaya sekolah hingga kesehatan.

"Kalau dikasih bapak-bapaknya, dipakai mabok," ujar Rizal Ramli membuat tertawa studio.

"Karena itu harus ada operasi sekaligus untuk membatasi perdagangan alkohol di Papua, kalau di bawah 5 persen oke, kalau di atas 5 persen harus dilarang," ujarnya.

'Nah backingnya selama ini di situ, perdagangan, perkacauan, adalah aparat. Tahu kan ada aparat yang kaya raya dari perdagangan miras di Papua," pungkasnya.

Lhat videonya dari menit ke 4.53:

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD menjelaskan mengenai afirmasi yang diberikan pemerintah untuk Papua.

"Ada otsus (otonomi khusus) afirmasi juga otsus itu. Misalnya, kepala daerah di Papua harus putra Papua atau orang yang diakui oleh adat yang resmi sebagai orang Papua. Itu kan sudah pemberian afirmasi yang bagus," sebut Mahfud MD.

"Di sana juga ditentukan sejumlah anggota DPR kalau tidak salah 25 persen dari seluruh anggota DPR harus orang Papua," paparnya.

Selain itu ada pula mengenai akses untuk masuk ke universitas bergengsi di Indonesia.

"Ada lagi, masuk universitas negeri yang besar-besar di Indonesia, yang sulit sekali itu tidak harus ikut tes. Ini jatah mahasiswa untuk Papua, di UI sekian, di UGM sekian. Karena apa kita ingin afirmasi mereka agar maju," sebut Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

"Bahwa kemudian tidak maju-maju seperti dana tadi, itu gimana? Pengelolanya kan orang daerah sendiri, orang mereka, ya minta maaf saja kalau mau diperiksa BPK, enggak bisa diperiksa, orangnya pergi, bukunya hilang," tegas Mahfud MD.

• Elza Syarief Bawa-bawa Nama Syahrini dalam Kasus Perseteruannya dengan Nikita Mirzani

"Itu yang terjadi. Mari perbaiki bersama-sama," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD juga menyinggung mengenai anggaran Papua yang sangat besar.

"Anggaran Papua itu besar, lebih dari 12 kali orang itu untuk anggaran orang perkepala dengan orang Jawa," kata Mahfud MD.

"Setiap otsus itu mendapat Rp 17,5 juta per kepala, namun tidak pernah sampai ke masyarakat," jelasnya.

"Di Jawa perkepala, tidak sampai Rp 1,5 juta. Bayangkan Rp 1,5 juta banding Rp 17,5 juta. Artinya pemerintah sudah sungguh-sungguh bangun Papua. Apa yang mereka minta diberikan," tegasnya.

Lihat videonya dari menit ke 8.27:

(TribunWow.com)

WOW TODAY