Dukung Ibu Kota Pindah, Warga Tenggarong Berikan Lahan 15 Hektar Cuma-cuma untuk Kantor Kemendagri

TRIBUNWOW.COM - Warga di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur memberikan lahan seluas 15 hektar secara cuma-cuma untuk kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (2/9/2019), warga tersebut menghibahkan tanahnya karena mendukung program pemerintah memindahkan ibu kota ke Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, Kaltim.

Di lahan tersebut sudah ada spanduk yang ditali di pagar besi bertuliskan:

"Mendukung perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Kami menyediakan lahan seluas 15 ha untuk rencana pembangunan kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Betulungan etam bisa (Saling tolong kita bisa-red)."

• Dimintai Tanggapan terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota, Sandiaga Uno Setuju?

Sementara itu, Lurah Loa Ipuh Darat, AR Ambo Dalle menyebut lahan tersebut adalah bekas konsesi perusahaan tambang batu bara milik PT Tanito Harum.

Tambang batu bara tersebut disetop izin perpanjangannya oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Setelah itu, lahan tersebut kini dikuasai warga setempat secara kolektif.

Tidak ada alasan khusus, alasan warga ingin lahan tersebut digunakan sebagai kantor Kemendagri lantaran nama kementerian tersebut lebih familiar dibanding yang lain.

"Kenapa buat Kemendagri, karena nama itu sering mereka dengar atau lebih familiar. Itu saja alasannya," ujar Ambo Dalle, Minggu (1/9/2019).

Ambo Dalle menyebut warganya sangat senang dengan keputusan pemindahan ibu kota dan kebahagiaan itu diwujudkan dengan pemberian lahan.

"Secara umum warga sangat senang dengan rencana pemindahan ibu kota. Luapan kesenangan itu mereka sepakat siapkan lahan," kata Ambo Dalle.

• Calon Ibu Kota Baru Berada di Zona Rendah Ancaman, tapi Bisa Berubah jika Ada Banyak Manusia

Lahan 15 hektar yang disiapkan itu berlokasi strategis, di pinggir jalan poros menuju dua kabupaten, yakni Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

Sementara itu jarak lahan tersebut ke Kecamatan Samboja dan Sepaku Penajam Paser Utara bisa ditempuh kurang lebih tiga jam.

Dua kecamatan tersebut digadang-gadang akan menjadi lokasi ibu kota negara.

Ketua RT 05 Kelurahan Loa Ipuh Darat, Triyono menyebut harapan warga agar keberadaan kantor kementerian akan membawa dampak positif bagi kehidupan mereka.

"Kami ingin ada pembangunan kantor di sini, wilayah sini, biar daerah kami maju," harap Triyono.

• Profil Walini Cikalong Wetan Calon Ibu Kota Baru Jawa Barat, Pernah akan Dibangun Disneyland

Meski warga ingin lahan tersebut dibangun kantor Kemendagri, namun Triyono menyebut warga tak keberatan nantinya pemerintah pusat membangun apa saja di sana.

Kepala Dinas ESDM Kaltim Wahyu Widhi Heranata mengapresiasi tindakan warga yang mendukung program pemerintah.

"Langkah warga itu patut diapresiasi sebagai bentuk dukungan mereka terhadap pemindahan ibu kota negara ke Kaltim," kata Widhi.

Namun, Widhi enggan berkomentar lebih lanjut terkait status lahan bekas PT Tanito Harum lantaran izin harus dari Kementerian ESDM pusat atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

• Soal Wacana Ibu Kota Jabar Pindah, Ridwan Kamil Beri Penjelasan: Yang Pindah Pusat Pemerintahan

Alasan Pemindahan Ibu Kota

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan Ibu Kota Indonesia akan dipindah ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019).

Melalui unggahan Instagramnya, Jokowi mengungkap alasan mengapa ibu kota harus dipindah ke Kalimantan Timur, di antaranya karena kondisi DKI Jakarta.

Alasan tersebut diungkapkan Jokowi melalui unggahan Instagram @jokowi, Senin (26/8/2019) setelah konferensi pers di Istana Negara.

Jokowi mengunggah fotonya mengenakan setelan jas hitam saat hendak duduk di hadapan para hadirin dan awak media dalam konferensi pers di Istana Negara.

Melalui caption unggahan itu, Jokowi menjawab pertanyaan mengapa ibu kota harus pindah.

Sang presiden menyebut DKI Jakarta saat ini menyangga terlalu banyak beban berat.

Menurut Jokowi, Jakarta sudah terbebani sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, hingga pusat jasa.

Tak hanya itu, Jakarta juga sudah menjadi wilayah yang memuat bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia.

Selain itu, terpusatnya banyak sektor di Jakarta membuat kemacetan di wilayah ini sudah tak bisa dihindarkan.

• Wacana Pemindahan Ibu Kota Jawa Barat, Bagaimana Potensi Cirebon dan Walini?

Kemacetan di Jakarta menyebabkan polusi udara dan air sehingga butuh penanganan segera demi kesehatan masyarakatnya.

Jokowi menyebut keputusan pemindahan ibu kota bukanlah kesalahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jokowi menyebut beban perekonomian Indonesia memang terlalu terpusat ke Pulau Jawa, utamanya Jakarta.

Hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan wilayah lain di luar Jawa yang semakin meningkat.

• Jika Jadi Presiden, Ini yang Dilakukan Farhat Abbas soal Ibu Kota Pindah: Atas Dasar Kebhinekaan

Padahal pemerintah sudah sejak 2001 memprogramkan otonomi daerah agar terjadi pemerataan namun tetap kurang efektif.

Beban di Pulau Jawa sendiri juga semakin berat dengan total penduduk 150 juta jiwa atau 54 persen dari total penduduk Indonesia.

Dan 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi Indonesia berada di Pulau Jawa.

Jokowi tak ingin beban Jakarta dan Jawa semakin berat dan kesenjangan semakin meningkat.

(TribunWow.com/Ifa Nabila)

WOW TODAY: