Seleksi Pimpinan KPK
Roby Capim KPK Sebut Banyak Pejabat Tak Tenang Bekerja karena KPK, Najwa Shihab Kaget dan Tanya Ini
Presenter Najwa Shihab berseloroh dengan ucapan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Roby Arya Brata soal ingin membuat pejabat tenang.
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Ananda Putri Octaviani
TRIBUNWOW.COM - Presenter Najwa Shihab berseloroh dengan ucapan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Roby Arya Brata soal ingin membuat pejabat tenang.
Hal ini terjadi saat Roby menjadi narasumber dalam program Mata Najwa yang bertajuk 'Hidup Mati KPK', dikutip TribunWow.com dari kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (29/8/2019).
Awalnya, Roby menuturkan ada yang salah dalam misi KPK, yakni terlalu terfokus untuk menangkap para pejabat.
Hal itu dirasanya membuat takut para pejabat terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK..
Sehingga terlalu takut untuk mengambil kebijakan dan menggunakan anggaran dana.
"Buktinya Rp 273 triliun dana itu tidak digunakan, karena pejabat tidak berani mengambil kebijakan, karena takut di OTT. Jadi save-nya 'daripada saya ditangkap, mending enggak usah melakukan apa-apa'," jelas Roby.
• Najwa Shihab Kaget Capim KPK Roby Arya Sebut KPK Buat Mandeg Pemerintahan: Tidak Bermanfaat?
Atas dasar itu, ia berencana untuk memaksimalkan efektivitas KPK sebagai lembaga pemerintahan.
"Jadi government assembly apa yang diharapkan? Sejak KPK dibangun selalu di bawah 50 rank. Tidak efektif. Indikatornya bukan IPK, tapi goverment effectiveness. Visi KPK itu keliru, bebas dari korupsi. Buat orang nangkepin orang, jadi penyelidikan nangkepin orang," paparnya.
Najwa Shihab lantas memotong ucapan Roby bahwa dia tidak akan menangkap orang.
"Jadi kalau Anda jadi pimpinan KPK Anda tidak akan nangkepin orang?," tanya Najwa Shihab.
"Saya tidak akan nangkepin orang," pungkas Roby.
"Jadi tugas Anda apa kalau begitu?," tanya Najwa Shihab kaget.

Roby menjelaskan ingin membuat pejabat bekerja dengan tenang.
"Gimana membuat pemerintah efektif dengan pencegahan sistemik. Di bawah saya nanti, silakan menteri, presiden, anggota DPR bekerja dengan tenang, untuk rakyat," sebutnya.
"Termasuk tenang kalau mau mencuri?" seloroh Najwa Shihab.
"Ya tidak begitu, tentu kita juga akan intip. Tapi untuk mencegah mereka supaya tidak mencuri. Sekarang sistem membuat mereka mencuri," jelas Roby.
Lihat videonya dari menit ke 4.58:
Sebelumnya, Roby yang menjadi Capim KPK menuturkan jika terpilih menjadi pimpinan, ia tidak akan sekedar menangkap orang.
"Di KPK nanti saya ingin membantu beliau (Presiden Joko Widodo [Jokowi]), KPK ini lebih bermanfaat lagi," ujar Roby.
"Enggak hanya nangkepin orang, membuat pemerintahan jadi mandeg, ketakutan," ungkapnya.
• Sudah Tiga Kali Ikuti Uji Seleksi Pimpinan KPK, Roby Arya Sebut Lebih Ketat daripada Sebelumnya
Najwa Shihab yang menjadi presenter kemudian menanyakan maksud KPK membuat pemerintahan berhenti.
"Itu yang Anda lihat sekarang? KPK menjadi pemerintahan mandeg? Tidak cukup bermanfaat KPK sekarang?," tanya Najwa Shihab kepada Roby.
Roby menuturkan dari pandangannya, memang KPK tidak cukup bermanfaat.
"Saya kira iya, tidak cukup bermanfaat," papar Roby.
10 Capim Terpilih Tak Diumumkan
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Garnasih menyebut 10 capim terpilih tidak akan diumumkan oleh Pansel KPK, dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Rabu (28/8/2019).
Daftar itu akan langsung diserahkan namanya ke Presiden Joko Widodo.
Hal itu diungkapkan Yenti di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).
"Enggak, enggak diumumkan. Kita serahkan langsung ke Presiden, nanti Presiden terserah beliau apakah berkenan akan diumumkan atau langsung dikasih ke DPR, itu tidak ada aturannya. Kami tidak umumkan, tetapi serahkan ke Presiden," ujar Yenti.
Menurut Yenti, pihaknya yaitu Pansel KPK hanya bertugas menyeleksi dan menyerahkan 10 nama ke Presiden Jokowi.

• Kritisi Capim Kontroversial, Koalisi Kawal Pimpinan KPK: Orang-orang Gagal Itu Mau Dimasukkan KPK
Diumumkan ke publik, hanya jika Jokowi meminta mengumumkan 10 nama tersebut.
"Kalau Presiden meminta untuk diumumkan, baru kita bacakan. Jadi ini betul-betul kewenangan Presiden. Namun kan begitu sampai di DPR juga pasti diumumkan, di DPR langsung nampak," tutur dia.
Sedangkan jika ada dugaan capim yang bermasalah, Yenti mengaku akan menjadi masukan Pansel KPK.
"Kami juga punya data rekam jejak, kami kan bekerja. Jadi pasti kami pertimbangkan berdasarkan penelusuran lembaga-lembaga lainnya, dari BIN, BNN, BNPT, KPK, dan sebagainya. Apakah kami hanya merujuk pada satu lembaga saja, kan tidak," ucap dia.
(TribunWow.com)
WOW TODAY