Ikuti Jokowi, Ridwan Kamil 6 Bulan Lagi Pindahkan Ibu Kota Jawa Barat dari Bandung ke 3 Daerah Ini

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, hendak mengikuti rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan memindahkan ibu kota wilayah yang dipimpinnya.

Dikutip TribunWow.com dari TribunJabar.id, Kamis (29/8/2019), enam bulan ke depan Ridwan Kamil rencananya akan mengadakan kajian pemindahan Ibu Kota Jawa Barat dari Kota Bandung ke tiga daerah pilihannya.

Daerah itu antara lain Tegalluar di Bojongsoang, Walini di Cikalongwetan, dan di antara Segitiga Rebana (Cirebon-Kertajati-Patimban).

Rencana pemindahan ibu kota itu sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat yang disahkan bersama DPRD Jabar, Rabu (28/8/2019) malam.

• Pemerintah Coret Bukit Soeharto dari Calon Ibu Kota Baru, Begini Alasannya

Bukan tanpa alasan, Ridwan Kamil hendak memindahkan ibu kota dari Bandung lantaran sama-sama terlalu padat seperti halnya wilayah DKI Jakarta.

Ridwan Kamil menyebut Bandung sudah tidak cocok menjadi pusat pemerintahan.

"Sudah tidak cocok lagi menjadi pusat pemerintahan karena contohnya, kantor pemerintahan menyebar."

"Kajian akan dilaksanakan dalam enam bulan ke depan," terang Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kamis (29/8/2019).

Bagi Ridwan Kamil, terpisahnya lokasi kantor pemerintahan Pemprov Jawa Barat di berbagai sudut Bandung membuat roda pemerintahan tidak produktif.

Ridwan Kamil menyebut hal ini membutuhkan mobilitas tinggi serta memakan waktu lantaran lokasi yang berjauhan.

Menurut mantan Wali Kota Bandung ini, rencana besar terkait pemindahan ibu kota provinsi butuh kajian yang mendetail.

• Penjelasan Agung Podomoro yang Sudah Pasang Iklan Apartemen Sehari setelah Pengumuman Ibu Kota Baru

Pihak Pemprov Jawa Barat akan mempertimbangkan berbagai dampak dan risiko dari berbagai aspek, mulai masalah aksesibilitas, tingkat ekonomi, ketersediaan air, dan lain-lain.

Sementara itu, Ridwan Kamil juga angkat bicara soal pemindahan Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan.

Baginya, hal ini tidak memberikan dampak luas bagi Jawa Barat lantaran yang berpengaruh hanya penyesuaian koordinasi pemerintahan.

Berbagai sarana transportasi yang sudah tersedia pun juga mempermudah untuk mobilisasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan.

"Tinggal mobilitas koordinasi saja, kalau kita ke Jakarta tinggal naik kereta atau mobil, ke Kalimantan pakai pesawat."

"Pergerakan ekonomi menurut pembacaan analisis, pegawai pemerintah tidak sampai 10 persen," ujarnya.

• Sejumlah Usulan Nama Ibu Kota Baru RI di Kaltim, dari Mandalanusa hingga Jokograd, Ada yang Cocok?

Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota Indonesia

Jokowi secara resmi mengumumkan Ibu Kota Indonesia akan dipindah ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019).

Melalui unggahan Instagramnya, Jokowi mengungkap alasan mengapa ibu kota harus dipindah ke Kalimantan Timur, di antaranya karena kondisi DKI Jakarta.

Alasan tersebut diungkapkan Jokowi melalui unggahan Instagram @jokowi, Senin (26/8/2019) setelah konferensi pers di Istana Negara.

Jokowi mengunggah fotonya mengenakan setelan jas hitam saat hendak duduk di hadapan para hadirin dan awak media dalam konferensi pers di Istana Negara.

Melalui caption unggahan itu, Jokowi menjawab pertanyaan mengapa ibu kota harus pindah.

Sang presiden menyebut DKI Jakarta saat ini menyangga terlalu banyak beban berat.

• Gubernur Kaltim Beberkan 3 Kecamatan yang Bakal Jadi Letak Ibu Kota Baru, seperti Apa Kondisinya?

Menurut Jokowi, Jakarta sudah terbebani sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, hingga pusat jasa.

Tak hanya itu, Jakarta juga sudah menjadi wilayah yang memuat bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia.

Selain itu, terpusatnya banyak sektor di Jakarta membuat kemacetan di wilayah ini sudah tak bisa dihindarkan.

Kemacetan di Jakarta menyebabkan polusi udara dan air sehingga butuh penanganan segera demi kesehatan masyarakatnya.

Jokowi menyebut keputusan pemindahan ibu kota bukanlah kesalahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jokowi menyebut beban perekonomian Indonesia memang terlalu terpusat ke Pulau Jawa, utamanya Jakarta.

Hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan wilayah lain di luar Jawa yang semakin meningkat.

Padahal pemerintah sudah sejak 2001 memprogramkan otonomi daerah agar terjadi pemerataan namun tetap kurang efektif.

Beban di Pulau Jawa sendiri juga semakin berat dengan total penduduk 150 juta jiwa atau 54 persen dari total penduduk Indonesia.

Dan 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi Indonesia berada di Pulau Jawa.

Jokowi tak ingin beban Jakarta dan Jawa semakin berat dan kesenjangan semakin meningkat.

• Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, Dahlan Iskan Beri Komentar dan Sebut Jakarta Kegemukan

"Kenapa ibu kota harus pindah?

Jakarta saat ini menyangga beban yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Bahkan, sebagai lokasi bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia.

Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara dan air kota ini harus segera kita tangani.

Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta. Bukan. Ini karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meski sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah.

Selain itu, beban Pulau Jawa juga semakin berat. Penduduknya sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia, dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa.

Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat itu." tulis Jokowi.

(TribunWow.com/Ifa Nabila)

WOW TODAY: