Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Bupati Penajam Paser Utara Yakinkan Tidak Ada Hutan Lindung Dibabat

TRIBUNWOW.COM - Ibu kota Republik Indonesia (RI) pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim), sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (26/8/2019).

Ibu kota RI dipindahkan ke Kaltim yang tepatnya berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gufron Mas'ud mengaku siap memberikan lahan tanpa harus membabat hutan lindung yang ada di Kaltim.

Hal itu ia sampaikan pada acara Aiman yang tayang di Kompas Tv dan diunggah di channel YouTube KOMPASTV pada Senin (26/8/2019).

Abdul Gufron mengajak presenter Aiman untuk berkeliling di beberap tempat di Penajam Paser Utara.

Saat mereka berada di Jembatan Pulau Balang, Abdul Gufron membicarakan mengenai pemindahan ibu kota ke wilayah pimpinannya.

Sedangkan lokasi yang mereka berdua injak itu, adalah tempat yang merupakan titik tengah dari wilayah Indonesia.

Pada kesempatan itu, Aiman menyinggung soal luas tanah yang akan digunakan oleh pemerintah, untuk membangun ibu kota negara yang baru.

"Saya juga tanyakan ada kemungkinan spekulan-spekulan tanah misalnya, karena butuh ratusan ribu hektar. Mungkin tahap awal puluhan ribu hektar. Tapi pak bupati katakan semua yang akan dijadikan kemungkinan ibu kota adalah lahan milik negara," ucap Aiman.

Abdul Gufron pun menjelaskan bahwa dirinya sudah berkomitmen untuk menyiapkan lahan, sesuai yang dibutuhlam pemerintah.

• 4 Media Besar Internasional Wartakan Kepindahan Ibu Kota Indonesia ke Kaltim, Begini Isinya

"Saya tetap berkomitmen, kalau pemerintah pusat menunjuk Penajam Paser Utara sebagai calon ibu kota yang ditetapkan. Maka hari ini ditunjuk, kita dikeluarkan SK, insya Allah besok kita sudah siapkan lahannya," katanya.

Aiman kemudian menanyakan mengenai luas tanah yang akan digunakan, untuk membangun ibu kota negara yang baru.

"Berapa hektar yang pak bupati bayangkan?," tanya Aiman.

Walau belum mengetahui luas tanah yang akan digunakan, untuk membangun ibu kota negara yang baru, Abdul Gufron mengaku tidak ada masalah.

Ia mengaku akan menyiapkan lahan yang dibutuhkan pemerintah pusat, untuk pembangunan ibu kota negara yang baru.