Kalimantan Timur Ibu Kota Baru
Ibu Kota Pindah Kaltim, Ekonom Bahas Dampak ke Ekonomi Negara: Sangat Kecil dan Tidak Signifikan
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman membaca kontribusi ekonomi untuk penduduk Kalimantan Timur.
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman membaca kontribusi ekonomi untuk penduduk Kalimantan Timur dan negara jika ibu kota pindah.
Diketahui, Jokowi telah mengumumkan secara resmi ibu kota pindah dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019).
Ekonom Indef pun melihat dampak ibu kota pindah ke Kalimantan Timur tak mendorong ekonomi per pulau terhadap produk domestik bruto (PDB) secara nasional atau negara, dikutip TribunWow.com dari Kontan.co.id, Selasa (27/8/2019).
Meski begitu, pemindahan ibu kota negara berpotensi mendongkrak pertumbuhan PDB riil di Kalimantan Timur sebesar 0,24%.
Di bagian wilayah Kalimantan Utara, diproyeksi mampu mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi 0,02% dan Kalimantan Selatan dan Papua Barat masing-masing sebesar 0,01%.
"Artinya pemindahan tersebut tidak memberikan dampak apa-apa terhadap pertumbuhan GDP rill dan GNE riilnya. Meskipun terhadap PDRB riil regional lokasi pemindahan memberi dampak positif,” ujar ekonom Indef Rizal Taufikurahman, Selasa (27/8/2019).
• Rencana Anies Baswedan saat Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jakarta Bakal Miliki Ruang Terbuka Hijau
Selain itu, anggaran investasi untuk provinsi ibu kota baru juga dirasa tak mampu mendorong indikator-indikator makro ekonomi seperti konsumsi rumah tangga dan investasi secara nasional.
“Pertumbuhan ekonomi secara regional di Pulau Kalimantan secara umum memang ada, namun nilainya sangat kecil dan tidak signifikan,” lanjut Rizal.
Bagaimana Dampak ke APBN?
Mengenai biaya pemindahan ibu kota, disebutkan menggunakan skema non-rightsizing berpotensi membebani APBN melalui kenaikan belanja pemerintah.
Dari hitungan Indef, potensi kenaikan pengeluaran pemerintah secara nasional jika ibu kota pindah ke Kalimantan Timur ialah sebesar 0,34%.
Dengan kenaikan pengeluaran di daerah Kaltim sendiri melonjak 16,12%.
Melihat perhitungan semua itu, Indef memberikan saran agar pemerintah mengkaji ulang mengenai rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Apabila memang mengharuskan pindah, disebutnya lebih baik menunggu keadaan ekonomi Indonesia membaik.
“Dimana produktivitas industri atau sektor tradable good berbasis sumber daya sedang tumbuh baik dan secara signifikan mendorong nilai tambah dan multiplier effect yang tinggi, secara regional maupun nasional,” ujarnya.
