Ibu Kota Baru
Ibu Kota Pindah, Faldo Maldini Tuntut Pemerintah Jawab 5 Pertanyaan: Bagaimana Kita Hadapi RCTI?
Politisi PAN yang pernah menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Faldo Maldini turut berkomentar soal pemindahan ibu kota.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Tiffany Marantika Dewi
TRIBUNWOW.COM - Pemerintah berencana memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan.
Menanggapi itu, Politisi PAN yang pernah menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Faldo Maldini turut berkomentar.
Faldo Maldini lantas mengajukan lima pertanyaan sebelum ibu kota benar-benar pindah.
Hal itu diungkapkan oleh Faldo Maldini melalui tayangan video channel Youtube pribadinya, Faldo Maldini pada Minggu (25/8/2019).
"Jadi kita akan bicara tentang pemindahan ibu kota, menurut gue kebijakan pemindahan ibu kota ini merupakan kebijakan yang paling revolusioner di Indonesia, mengingat Jakarta sudah memiliki sejarah panjang bangsa kita," kata Faldo Maldini mengawali pertanyaan dikutip TribunWow.com dari channel Youtube Faldo Maldini.
• Video Live Streaming Detik-detik Jokowi Umumkan Pemindahan Ibu Kota Negara Baru, ke Mana Jadinya?
Kemudian ia memulai dengan mengajukan lima pertanyaan.
Pertama, Faldo Maldini bertanya pada publik mengenai biaya pemindahan ibu kota.
"Pertanyaan pertama anggaran. Pertanyaaannya adalah berapa anggaran yang kita butuhkan karena apa anggaran itu ada atau tidak ada, atau bahkan membebani kas negara seperti sekarang," kata Faldo Maldini.
"Apakah tidak membebani kas negara kita," sambungnya.
Kedua, Faldo Maldini mempertanyakan masalah lingkungan setelah pemindahan ibu kota.
"Kedua, soal lingkungan. Kita lihat enggak segi dari lingkungan pemindahan ibu kota ini?" tanya Faldo Maldini.
"Berapa lahan ibu kota yang dibutuhkan, dan berapa lahan ibu kota yang hilang jika seandainya dibentuk ibu kota?" tambah dia.
• Amien Rais Minta Jokowi Fokus Urus Papua dan Kesampingkan Ibu Kota Baru: Jangan Sampai Terlambat
Lantas ia bertanya-tanya apakah lahan tersebut memang milik pemerintah atau melakukan pencarian terlebih dahulu.
"Selanjutnya adalah kepemilikan lahan apakah itu punya negara atau pengadaan lagi," ujar Faldo Maldini.
Kemudian, ia bertanya bagaimana jalannya politik pada pemindahan ibu kota ini
"Yang ketiga tentang goverment dan politik, bagaimana dari peran Pemerintah Daerah apakah sudah ada assestment dan standarisasi Pemerintah Daerah yang terlibat di projek multi triliunan ini ?," ungkapnya.
Keempat, pria lulusan Imperial College United Kingdom ini menyoroti masalah ekonomi.
"Yang keempat adalah tentang ekonomi. Seperti apa proyeksi pertumbuhan ekonomi ibo kota yang baru dan sektor apa saja yang akan tumbuh di daerah ekonomi baru tersebut," tanya Faldo Maldini.
• Komentari Pemindahan Ibu Kota, Dahlan Iskan: Alasannya Jangan Dicari-cari, Apalagi Mistis
"Kan salah satu faktor pemindahan ibu kota karena ekonomi," imbuhnya.

Terakhir, ia mempertanyakan bagaimana hukum dalam pemindahan ibu kota.
"Yang kelima apakah sudah ada mulai diskusi perubahan undang-undangnya dengan DPR, karena pemindahan ibu kota itu harus dengan hukum yang disetujui oleh DPR."
"Penentuan RT RW nya seperti apa di ibu kota baru."
"Dan bagaimana cara kita menghadapi RCTI (Rombongan Calo Tanah Indonesia)? Rombongan calo tanah Indonesia, para spekulan tanah itu bagaimana kita cara menghadapinya."
"Dan apakah ada Pilkada dan seperti apa ibu kota baru," papar Faldo Maldini.
Sehingga, Faldo Maldini meminta jawaban tersebut dari pemerintah.
• Ibu Kota Disebut akan Pindah ke Kalimantan Timur, BMKG Beberkan 3 Sesar dan Catatan Gempa
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meyakinkan agar Ibu kota Indonesia yakni di DKI Jakarta harus segera dipindah.
Jokowi mengungkapkan hal ini di Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019), dikutip dari rilis yang diterima TribunWow.com, Jumat (16/8/2019).
Jokowi mulanya menyebutkan bahwa fokus pemerintah di tahun 2020 akan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Karena hal ini, pengembangan ekonomi di luar Pulau Jawa akan dimaksimalkan.
"Oleh karena itu, kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru," ujar Jokowi.
• 4 Wisata Indonesia Ini akan Jadi Fokus Jokowi di Tahun 2020, Satu di Antaranya Destinasi di Magelang
Menurut Jokowi, pusat ekonomi terlalu berpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.
Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.
"Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah," papar Jokowi.
Ia pun meyakinkan agar sesegera ibu kota yang semula di Jakarta dipindahkan ke Kalimantan.
"Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," ujarnya.
• Ini Besaran Anggaran Pendidikan Tahun 2020, Jokowi Siapkan Beasiswa BOS, PIP hingga KIP Kuliah
Diyakinkannya, ibu kota baru tidak hanya menjadi simbol identitas, namun juga kemajuan bangsa.
"Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil."
"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kita dorong partisipasi swasta, BUMN (Badan usaha milik negara), maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," pungkasnya.

(TribunWow.com)
WOW TODAY: