Soal Wacana Bekasi Gabung ke Jakarta, Pakar Tata Kota: Bekasi Ingin Diperhatikan Lebih

TRIBUNWOW.COM - Pakar Tata Kota, Yayat Supriyatna memberikan penilaiannya soal wacana penggabungan Kota Bekasi dengan Jakarta.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan Yayat Supriyatna dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, yang tayang pada Kamis (22/8/2019).

Awalnya, Yayat Supriyatna mengatakan Bekasi sudah menjadi satu kesatuan fungsional dengan Jabodetabek.

"Sebetulnya dalam konteks fungsional wilayah, hubungan dalam konteks ekonomi, sosial dan sebagainya. Jabodetabek itu sudah dalam satu kesatuan fungsional, tetapi secara administratif terpisah ke Jawa Barat," terang Yayat Supriyatna.

• Bekasi Ingin Gabung Jakarta: Anies Baswedan Mempersilakan, Pengamat Hukum Nilai Ada Kecemburuan 

• Isu Separatisme Papua Santer Terdengar, Komnas HAM Beberkan Persamaan dan Perbedaan Papua dan Aceh

Lantas, Yayat Supriyatna tampak menyinggung soal isu wacana pemekaran sejumlah wilayah Jawa Barat, termasuk isu pembentukan Provinsi Bogor Raya.

Setelah itu, kata Yayat Supriyatna, Bekasi tampaknya memberikan 'sinyal' untuk lebih menginginkan bergabung dengan DKI Jakarta.

"Sebetulnya ada sinyal, ada apa dengan Bekasi yang tiba-tiba lebih senang bergabung dengan DKI," kata Yayat Supriyatna.

Namun, Yayat Supriyatna mengatakan ada alasan yang membuat Bekasi mengirimkan sinyal tersebut.

"Tapi ada hal yang menurut saya, memang Bekasi minta diperhatikan lebih," kata Yayat Supriyatna.

"Bahwa Bekasi ini punya kontribusi besar misalnya kepada Jawa Barat dalam konteks kontribusi pajak kendaraan bermotor, ini nomor satu."

"Tetapi dari Jawa Barat (kontribusi ke Bekasi) kurang begitu besar. Sementara kebutuhannya sebagai metropolitan dia memang butuh infrastruktur besar," jelas dia menambahkan.

• Terima Aduan Masyarakat, KPAI Minta Kominfo Hapus Video Tak Pantas Duo Semangka di YouTube

Yayat Supriyatna menambahkan bila Bekasi sudah menjadi metropolitan terbesar ketiga di Indonesia.

"Bekasi ini ibaratnya sekarang adalah metropolitan terbesar nomor 3 di Indonesia. Jakarta, Surabaya, Bekasi, baru Bandung. Dalam konteks kependudukan itu sudah sangat besar," urai Yayat Supriyatna.

"Kita bayangkan saja ini dua metropolitan antara Bekasi dengan Jakarta. Apakah Bekasi memilih lebih mandiri, apakah Bekasi bergabung? Kalau bergabung dengan DKI sebetulnya penggabungan ini berbeda dengan pemekaran."

"Tetapi pertanyaan apakah kalau bergabung, Bekasi bersedia tidak, statusnya diturunkan? Dari daerah otonom jadi wilayah administratif?," imbuh dia.

Lihat videonya pada menit 5:58:

Sementara itu dikutip dari Kompas.com, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan isu pemekaran memang masuk dalam agenda politiknya.

Ridwan Kamil juga tampak menanggapi rencana Bekasi gabung dengan Jakarta.

Dirinya menilai keinginan Bekasi adalah hal yang wajar, sama seperti saat Banten memilih berpisah dengan Jawa Barat.

Namun, untuk kasus Bekasi, Emil menyebut ada beberapa konsekuensi yang akan dihadapi.

"Kalau Bekasi, pertama ini kewenangan pusat. Jadi kalau namanya aspirasi mah boleh namanya politik tiap zaman bergeser-geser."

"Tapi konsekuensi Bekasi kalau ke Jakarta berarti wali kotanya dipilih dirotasi mutasi oleh gubernur. Karena masuk Jakarta itu daerah khusus ibu kota," kata Ridwan Kamil, Kamis (22/8/2019).

• Lenis Kogoya Ungkap Sejumlah Fasilitas Penghuni Asrama Nusantara, Termasuk bagi Mahasiswa Papua

Dengan demikian, sambung dia, tidak ada lagi pemilihan langsung untuk tingkat wali kota lantaran proses itu sepenuhnya menjadi hak gubernur DKI Jakarta.

"Maka namanya wali kota adalah bawahan langsung yang bisa diberhentikan kapan saja oleh gubernur, jadi tidak ada pemilihan langsung."

"Apakah itu sudah dihitung, tidak ada otonomi lagi kan. Kalau provinsinya non-DKI otonomi tingkat II masih ada, kalau gabung ke DKI otonominya hilang maka pemimpin kotanya tidak dipilih tapi ditunjuk," urai Ridwan Kamil.

Dirinya menegaskan, rencana pembentukan daerah otonomi baru merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Ia mengaku hanya bisa memberikan masukan kepada pemerintah pusat.

"Makanya saya mah ikut arahan pemerintah pusat karena kewenangannya bukan di provinsi. Saya hanya menjalankan eksisting sistem yang ada."

"Sistemnya begini saya kawal, pusat ada pertimbangan saya beri masukan. Keputusan akhirnya di Presiden," jelasnya. (TribunWow.com/Vintoko)

WOW TODAY: