Rusuh di Papua
Singgung Kasus Kemanusiaan di Nduga, Sekjen Federasi KontraS: Papua Butuh Guru, Bukan Senjata
Sekjen Federasi KontraS memberikan pendapatnya mengenai kerusuhan yang terjadi di Papua.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Ananda Putri Octaviani
TRIBUNWOW.COM - Sekjen Federasi KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Andy Irfan Junaedi memberikan pendapatnya mengenai kerusuhan yang terjadi di Papua.
Seperti diketahui, sebelumnya ada insiden penangkapan paksa terhadap 43 mahasiswa Papua di Surabaya, dengan tudingan merusak bendera Indonesia, Sabtu (17/8/2019).
Karenanya, warga Papua di Manokwari dan Fakfak melayangkan protes dengan menggelar aksi yang sempat ricuh pada Senin (19/8/2019) dan Rabu (21/8/2019).
Andy Irfan Junaedi menyampaikan pendapatnya saat menjadi narasumber dalam acara Mata Najwa, yang diunggah kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis (22/8/2019).
Andy Irfan awalnya menyoroti tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua.
• Ungkap Alasan Mahasiswa Papua Tolak Risma hingga Fadli Zon, KontraS: Mau Kasih Apa? Perjelas Dulu
Ia menyebut bahwa banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti.
"Coba kita tengok kasus HAM, kasus kejahatan HAM, berapa yang mandek?," tanya Andy.
Andy lantas menyinggung tentang kasus kemanusiaan yang terjadi di Nduga, Papua.
"Besok kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Jakarta (pemerintah) terhadap penyelesaian kasus kemanusiaan di Nduga?,"
"Ada ribuan orang di Wamena mengungsi, apa yang dilakukan Jakarta?," tanya Andy.
Lebih lanjut, Andy mengungkapkan jika yang dibutuhkan warga Papua bukanlah penjagaaan dari anggota TNI.
"Yang dikirim tentara. Orang Papua butuh guru, bukan butuh senjata."
"Orang Papua butuh ilmu bukan untuk dicaci, itu yang penting," kata Andy.
Andy menjelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak berdampak pada kehidupan warga Papua.
Menurut Andy, indeks pembangunan manusia (human development index) warga Papua asli masih sangat rendah.