Rusuh di Papua
Sebut Komnas HAM Harus Bertindak, Lenis Kogoya: Salah Satunya adalah Masalah Freeport
Lenis Kagoya minta komnas HAM untuk selesaikan permasalahan HAM di Papua. Hal itu pun termasuk dengan hak pegawai yang bekerja di Freeport.
Penulis: AmirulNisa
Editor: Tiffany Marantika Dewi
TRIBUNWOW.COM - Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Lenis Kogoya menyebut masalah di Papua haruslah diselesaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Ia juga menyinggung masalah PT Freeport Indonesia yang ada di Papua.
Hal itu disampaikan saat menjadi bintang tamu pada acara Mata Najwa yang tayang di Trans7 dengan tema 'Nyala Papua'.
Acara tersebut diunggah di channel YouTube Najwa Shihab dengan judul 'Nyala Papua: Bangun Papua Harus dengan Hati (Part 4)' yang tayang pada Rabu (21/8/2019).
Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut, bahwa orang Papua belum dianggap sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
Staf Khusus Presiden, Lenis Kagoya menjelaskan beberapa masalah di Papua yang perlu segera diselesaikan oleh komas HAM. (YouTube Najwa Shihab)
Hal itu pun kemudian ditanggapi oleh Lenis Kogoya yang menyebut masalah tersebut adalah hal yang harus ditangani oleh komnas HAM.
"Kalau kita menanggapi kalimat Kakak Gup sampaikan tadi belum jadi manusiakan Indonesia, kalimat itu. Jadi kalau betul-betul Papua ini tidak dimanusiakan, ada hal yang perlu dilakukan. Itu sebenarnya tugasnya dari Komnas HAM," ujar Lenis Kagoya.
Ia menyebut ada tugas-tugas dari Komnas HAM yang menyangkut orang Papua harus segera dituntaskan.
• Akademisi Sebut Papua akan Pilih Jalannya Sendiri bila Rasisme di Surabaya Tak Ditangani Serius
Hal itu pun termasuk dengan masalah perekonomian orang Papua yang menyangkut dengan PT. Freeport Indonesia.
"Komnas HAM melihat di lapangan apapun yang terjadi sebenarnya, harus dituntas kejar. Salah satunya adalah masalah Freeport. Haknya masyarakat itu dikasih berapa persen, itu sebaiknya dicek," jelas Lenis Kagoya.
Lenis Kogoya kemudian menjelaskan ada warga asli Papua yang berkerja di Freeport, hanya sebagai pekerja paruh waktu.
Bukan hanya satu atau dua, namun banyak sekali orang asli Papua, yang tidak mendapat hak semestinya dari Freeport.
"Terus orang asli Papua kerja secara PKW (Pekerja Paruh Waktu), berapa kali berapa orang yang dilempar seperti itu. Di kantor saya ini ramai, hal-hal begini," ucap Lenis Kogoya.
• Gus Dur Dianggap Presiden yang Paling Mengerti Papua, Aktivis Beberkan Sejumlah Alasan Berikut
Tidak hanya masalah Freeport, Lenis Kagoya juga menyinggung masalah calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ada di Papua.
Ada ribuan CPNS di Papua yang belum mendapat kejelasan mengenai pekerjaan mereka.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wow/foto/bank/originals/lenis-kagoya.jpg)