Breaking News:

Ibu Kota Baru

Senyum Sambil Tunjuk Gubernur Kaltim, Fahri Hamzah: Tak Adil, Harusnya Ibu Kota Pindah ke Papua

Senyum sambil tunjuk Gubernur Kaltim, Fahri Hamzah sebut tak adil ibu kota pindah ke Kaltim. Harusnya ke Papua. Berikut alasannya.

Penulis: Ifa Nabila
Editor: Tiffany Marantika Dewi
YouTube Indonesia Lawyers Club
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan ibu kota dalam program Indonesia Lawyers Club, Selasa (20/8/2019). 

Fahri Hamzah menyarankan jika memang ingin memindahkan ibu kota untuk mengurangi ketimpangan, maka harusnya ke Papua.

"Kalau mau ya pindahnya ke Papua, iya kan, kalau serius nih ya," kata Fahri Hamzah.

Bagi Fahri Hamzah, Indonesia bisa menonjolkan kekuatannya sebagai negara maritim seperti yang diunggulkan Jokowi.

"Keluar dari negara Asia, menjadi negara pasifik, jadikan laut sebagai medan baru untuk kita, seperti poros maritim pikiran Pak Jokowi itu ya Anda pindah ke pasifik," kata Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah mengusulkan daerah Biak atau Nabire yang kemungkinan bisa dijadikan ibu kota.

"Anda bikin basis di Biak, atau di Nabire, di Papua Tengah, ngomong sama Amerika, sekarang kita komunikasi melalui pasifik."

"Kita sekarang menjadi negara pasifik saja, enggak usah dari negara Asia," terang Fahri Hamzah.

Berikut video lengkapnya (menit ke-6.55):

Soal Ibu Kota Baru, Fahri Hamzah Sebut Feodalisme: Jokowi Tak Bisa Diseret dalam Standar Berpikir

Calon Lokasi dan Waktu Pemindahan Ibu Kota Baru

Sebelumnya, Jokowi sempat meninjau beberapa lokasi yang dianggap ideal sebagai ibu kota Indonesia pada 7-9 Mei 2019 lalu.

Lokasi tersebut antara lain adalah Bukit Soeharto di Kalimantan Timur, Gunung Mas dan Kawasan Segitiga di Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Kawasan Segitiga berada di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brojonegoro, mengatakan pemerintah akan fokus untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota pada 2020.

Persiapan itu termasuk menyusun master plan ibu kota yang terdiri dari detail dan desain rinci terkait pemindahan.

Bambang Brojonegoro menyebut konstruksi pembangunan baru akan dimulai pada 2021.

Diperkirakan pembangunan konstruksi gedung pemerintahan serta infrastruktur penunjang membutuhkan waktu hingga 2024 atau 4 tahun.

Setelah jadi pemindahan ibu kota baru tahap pertama pun bisa dimulai. 

(TribunWow.com/Ifa Nabila)

WOW TODAY:

Sumber: TribunWow.com
Tags:
Gubernur Kalimantan TimurIsran NoorFahri HamzahIndonesia Lawyers Club (ILC)
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved