Ibu Kota Baru
Rocky Gerung Jelaskan Bahaya 'Paru-paru Dunia' Jadi Lokasi Ibu Kota: Bahaya Bagi Kecerdasan Presiden
Pengamat Politik, Rocky Gerung mengatakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan mengancam lingkungan dan juga kecerdasan presiden.
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik, Rocky Gerung mengatakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan mengancam lingkungan.
Hal ini karena menurut Rocky Gerung, akan banyak pesawat yang mendarat di Kalimantan.
Dilansir TribunWow.com, hal ini diungkapkan Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk 'Perlukah Ibu Kota Dipindahkan?', yang diunggah saluran YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (20/8/2019).
"Sekarang saya bayangkan saja oke, setelah presiden meminta izin, proses politik, pindah ibu kota itu," ujar Rocky Gerung.
Rocky Gerung lantas mengatakan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Kalimantan sebagai Green City.
"Oke, sekarang kita uji lagi itu, sekarang kalau pindah, asumsinya adalah jadi green city. Tapi dia lokasinya di tengah anak benua. Jadi you mesti pakai pesawat itu," paparnya.
"Artinya frekuensi pesawat untuk tiba di ibu kota, dari 100 kali sehari jadi 1.000 kali sehari, bayangkan berapa tahun ke depan itu," ungkap Rocky Gerung.
• Soal Ibu Kota Baru, Fahri Hamzah Sebut Feodalisme: Jokowi Tak Bisa Diseret dalam Standar Berpikir
Ia pun menyoroti tentang environmental ethics atau prinsip moral lingkungan.
"Jadi berapa banyak kebisingan yang dihasilkan, mengganggu burung-burung, ular, kecoak, cebong, kampret di anak benua itu. Saya bicara tentang Environmental Ethics itu," sebutnya.
"Berapa banyak private jet yang terpaksa mesti ke Kalimantan, karena mesti KKN, yes itu loghic dari kekuasaan. Kekuasaan akan menarik semua potensi."
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Maruarar Sirait lantas memaksa Rocky Gerung menjelaskan maksud dari KKN tersebut.
"Saya terangkan begini, tadi saya uji idenya. Kalau tingkat korupsi kita masih tinggi, maka berhak orang untuk mempersepsikan bahwa akan banyak private jek ke ibu kota baru untuk KKN, apa yang salah dalam logika itu?" jelas Rocky Gerung.
Disebutkannya, saat Kalimantan yang disebutkan sebagai kawasan paru-paru dunia maka akan terancam oleh pembangunan.
Ia pun merasa, maka harus ada pembahasan mengenai environmental ethics.
"Kita bayangkan bahwa Kalimantan itu paru-paru dunia, itu yang kita bayangkan. Jadi kalau misalnya pemerintah punya argumen itu lahan kosong. Jadi kosong itu dianggap enggak berguna, 'jadi mending di tanam beton', ditanam pohon dong. Ini zaman bicara tentang environmental ethics," ungkapnya.
"Jadi kalau dijadikan ibu kota di situ, dengan alasan apapun, itu pasti mengganggu habitat. Pasti jumlah oksigen di situ berkurang. Tambahan oksigen, AC penduduk dan segala macam. Dan kita butuh oksigen untuk kita pamerkan kepada dunia," sebut Rocky Gerung.
"Nah kekurangan oksigen berbahaya bagi kecerdasan presiden," pungkasnya.
Lihat videonya dari menit ke 10.45:
Penjelasan Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakinkan agar Ibu kota Indonesia yakni di DKI Jakarta harus segera dipindah.
Jokowi mengungkapkan hal ini di Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019), dikutip dari rilis yang diterima TribunWow.com, Jumat (16/8/2019).
Jokowi mulanya menyebutkan bahwa fokus pemerintah di tahun 2020 akan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Karena hal ini, pengembangan ekonomi di luar Pulau Jawa akan dimaksimalkan.
"Oleh karena itu, kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, pusat ekonomi terlalu berpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.
Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.
"Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah," papar Jokowi.
• Sebut Pemerintah Belum Siap Pindahkan Ibu Kota, Fadli Zon: Utang Negara Saja Terus Meningkat
Ia pun meyakinkan agar sesegera ibu kota yang semula di Jakarta dipindahkan ke Kalimantan.
"Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," ujarnya.
Diyakinkannya, ibu kota baru tidak hanya menjadi simbol identitas, namun juga kemajuan bangsa.
"Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil."
"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kita dorong partisipasi swasta, BUMN (Badan usaha milik negara), maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," pungkasnya.
Dilansir TribunWow.com dari laman resmi setkab, Jokowi menyebut 3 wilayah yang jadi incaran lokasi calon ibu kota baru, Selasa (6/8/2019).
"Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian, meskipun belum selesai 100 persen, sudah semakin mengerucut," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa.
"Pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan. Provinsinya di mana? Ini yang harus didetailkan lagi,” ungkap Jokowi.
Adapun 3 provinsi yang disebut presiden di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Sedangkan perkiraan biaya untuk membangun ibu kota baru seluas 40 ribu hektare dibutuhkan dana sekitar Rp 466 triliun.
Bappenas menyebut pembiayaan itu memiliki porsi Rp 250 trilun dari pemerintah, sedangkan sisanya dari swasta.
• Rocky Gerung Tertawa Dengar Kritik Sherly soal Alasan Ibu Kota Pindah: Jokowi Konfirmasi Kegagalan
Skenario kedua, wilayah 30 ribu hektare dengan biaya Rp 323 triliun.
"Sudah dikonfirmasi oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/7/2019).
"Karena kita bisa melakukan kerja sama baik dengan BUMN, swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam bentuk KPBU (Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha), baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk gedung-gedung kantor, maupun fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah permukiman," imbuhnya.
(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah/ Lailatun Niqmah)
WOW TODAY:
