Di ILC, Sherly Annavita Tanyakan Urgensi Ibu Kota Pindah: Apakah Ada Jaminan Indonesia Membaik?

TRIBUNWOW.COM - Milenial Influencer, Sherly Annavita mempertanyakan apakah ada jaminan jika ibu kota pindah ke wilayah baru, pemerataan pembangunan akan terlaksana.

Dilansir TribunWow.com, hal ini diungkapkan Sherly saat menjadi narasumber dalam program Indonesia Lawyers Club bertajuk 'Perlukah Ibu Kota Dipindahkan?', Selasa (20/8/2019).

Menurut Sherly seharusnya, bukan solusi pemindahan yang dilakukan, namun mengenai pengawasan pemerataan pembangunan.

"Kalau alasannya ini untuk pemerataan pembangunan, maka saya pikir tentu saja solusi yang harusnya ditawarkan meningkatkan pengawasan perataan pembangunan ke daerah-daerah, bukan memindahkan ibukota ke daerah tersebut," sebut Sherly.

Sherly lantas mempertanyakan apakah ada jaminan jika ibu kota dipindahkan, pembangunan di Indonesia akan rata.

• Sebut Jokowi Feodalisme, Fahri Hamzah dan Fadli Zon Disentil Maruarar: Kau Punya Bakat Jadi Kawannya

Disebutkannya, itu jutru akan menimbulkan konflik baru berupa kecemburuan sosial.

"Kenapa? Apakah ada jaminan ketika ibu kota dipindahkan ke satu daerah, sebutlah Pulau Kalimantan, adakah jaminan pemeratan pembangunan di Indonesia akan membaik? Apakah tidak akan menimbulkan konflik baru? Semisal kecemburuan sosial?" papar Sherly.

Ia lantas menyetujui ucapan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengusulkan untuk dipindah ke Aceh atau ke Papua.

"Bang Fahri juga tadi bilang, jika alasannya pemerataan pembangunan, akan lebih bermanfaat warga Aceh atau Papua yang merasakan pemindahan ibu kota tersebut."

"Jadi jangan sampai alasan pemindahan ibu kota ini memicu konflik baru, kecemburuan sosial dari provinsi lainnya," sebut Sherly.

Sherly juga menyinggung bahwa ada hal yang lebih mendesak untuk dilakukan seorang presiden.

"Ini bukan hal mendesak untuk negara lakukan sebetulnya, tadi sudah dijelaskan tapi kami dari kaum milenial, sebenarnya polos-polos saja melihat politik beda dengan para senior."

• Sebut Pemindahan Ibu Kota Perlu Waktu, Tsamara Amany: Kita Tidak Pindah ke Kalimantan Besok

Dikatakan Sherly, memang telah ada rencana dari presiden sebelumnya namun tidak diwujudkan.

Hal ini karena tidak menjawab masalah dan dirasa klise.

"Apakah program pemindahan ibu kota ini menjadi program yang mendesak?"

"Dana Rp 466 triliun itu bukan dana kecil. Kalau berdasarkan kami kaum milenial membaca, sumbernya kurang lebih jual aset dan kemungkinan utang lagi dan iu dana yang besar dan sangat banyak," ujarnya.

"Sementara ada pekerjaan yang lebih mendesak, pengangguran misalnya, lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh msayarakat, kemudian pembayaran BPJS, pembayaran BUMN strategis yang kini terancam bangkrut karena terlilit utang, sebutlah Garuda, PLN, Krakatau Steel dan lain-lain. Sehingga jangan sampai pemindahan ibu kota ini mengenyampingkan yang justru diutamakan," pungkasnya.

Lihat videonya dari menit ke 3.00:

Penjelasan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakinkan agar Ibu kota Indonesia yakni di DKI Jakarta harus segera dipindah.

Jokowi mengungkapkan hal ini di Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019), dikutip dari rilis yang diterima TribunWow.com, Jumat (16/8/2019).

Jokowi mulanya menyebutkan bahwa fokus pemerintah di tahun 2020 akan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Karena hal ini, pengembangan ekonomi di luar Pulau Jawa akan dimaksimalkan.

"Oleh karena itu, kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, pusat ekonomi terlalu berpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.

Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.

"Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah," papar Jokowi.

• Rocky Gerung Jelaskan Bahaya Paru-paru Dunia Jadi Lokasi Ibu Kota: Bahaya Bagi Kecerdasan Presiden

Ia pun meyakinkan agar sesegera ibu kota yang semula di Jakarta dipindahkan ke Kalimantan.

"Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," ujarnya.

Diyakinkannya, ibu kota baru tidak hanya menjadi simbol identitas, namun juga kemajuan bangsa.

"Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil."

"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kita dorong partisipasi swasta, BUMN (Badan usaha milik negara), maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," pungkasnya.

Dilansir TribunWow.com dari laman resmi setkab, Jokowi menyebut 3 wilayah yang jadi incaran lokasi calon ibu kota baru, Selasa (6/8/2019).

"Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian, meskipun belum selesai 100 persen, sudah semakin mengerucut," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa.

"Pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan. Provinsinya di mana? Ini yang harus didetailkan lagi,” ungkap Jokowi.

Adapun 3 provinsi yang disebut presiden di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Sedangkan perkiraan biaya untuk membangun ibu kota baru seluas 40 ribu hektare dibutuhkan dana sekitar Rp 466 triliun.

Bappenas menyebut pembiayaan itu memiliki porsi Rp 250 trilun dari pemerintah, sedangkan sisanya dari swasta.

• Soal Ibu Kota Baru, Fahri Hamzah Sebut Feodalisme: Jokowi Tak Bisa Diseret dalam Standar Berpikir

Skenario kedua, wilayah 30 ribu hektare dengan biaya Rp 323 triliun.

"Sudah dikonfirmasi oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa biayanya ini masih dalam batas yang wajar," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro dikutip dari Kompas.com, Selasa (30/7/2019).

"Karena kita bisa melakukan kerja sama baik dengan BUMN, swasta secara langsung, maupun kerja sama dalam bentuk KPBU (Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha), baik untuk prasarananya, infrastrukturnya, baik untuk gedung-gedung kantor, maupun fasilitas pendukung komersial dan juga untuk wilayah permukiman," imbuhnya.

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah/ Lailatun Niqmah)

WOW TODAY: