Fakta-fakta OTT KPK yang Libatkan PNS Pemkot Jogja, Ini Kata Sri Sultan Hamengkubuwono

TRIBUNWOW.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS), ASN, dan jaksa di lingkungan pemerintah Kota Jogja.

OTT KPK tersebut dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, Senin (19/8/2019);

Para pegawai dari DPUPKP dijemput petugas KPK pada Senin Siang.

Berikut fakta terbaru yang dihimpun Reporter Tribunjogja.com :

1. Dua Orang Dijemput

Suasana Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta tampak lengang. Tidak nampak garis KPK di gedung utama.

• OTT KPK Seret 2 ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Ini Tanggapan Wali Kota

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunjogja.com , dari sumber yang tidak mau disebut namanya, petugas KPK mendatangi Kantor DPUPKP Kota Yogyakarta untuk melakukan penjemputan kepada salah satu ASN di Lingkungan Kota Yogyakarta.

"KPK nggak pakai baju rompi. Ada dua orang yang dijemput," jelasnya.

Informasi yang diberikan sumber tersebut, bahwa ada dua orang ASN yang dijemput KPK yakni ASN di Bidang Sumber Daya Air DPUPKP dan seorang ASN di bagian Unit Layanan Pengadaan.

Ketika wartawan mencoba melihat ruang kerja yang dikabarkan disegel KPK di DPUPKP, akses masuk terbatas hanya di lantai dasar.

Dua akses pintu yang menuju ruang kerja lantai satu dan anak tangga ke lantai atas ditutup.

2. Tanggapan Kejati DIY

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY, Jefferdian irit bicara soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar oleh lembaga anti rasuah pada Senin (19/8/2019) malam.

Ia mengatakan, pihaknya sedang mendalami dan melakukan cek personal soal informasi OTT tersebut.

Dikonfirmasi soal adanya unsur Jaksa yang diciduk dalam OTT, Jefferdian mengatakan bahwa OTT bukan dilakukan di Yogyakarta melainkan di wilayah Solo.

"Nggak, kalau kita baca tadi itu ada Kasi Datun dan Kasie Intel ya,"

"Itu ada di kesatuan. Kami dapat informasi bahwa lokasi OTT di Solo. Makanya saat ini kita sedang melakukan pendalaman semua tim bekerja sedang melakukan pendataan personil dan cek personil di setiap satuan yang ada di seluruh DIY," imbuhnya.

• KPK Beri Label Dalam Pengawasan di Ruang Kerja dan Laci DPUPKP Kota Yogyakarta

3. Sultan Bicara Soal Integritas

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X berharap hal ini menjadi pertama dan terakhir terjadi di wilayah DIY.

"Harapan saya ini yang pertama dan terakhir. Secara persis saya tidak tahu karena ini kan menyangkut institusi," ucap Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, saat ditemui pada kegiatan apel besar pramuka, Selasa, (20/8/2019).

Sri Sultan Hamengkubuwono mengatakan, Kasus OTT KPK ini menyangkut dengan integritas seorang pejabat.

"Itu kan tim pengawasan ya sebetulnya, kalau betul itu, itu kan bagian mengontrol mestinya tidak terjadi hal seperti itu,"

"Kalau terkait sanksi mestinya ada kalau memang benar-benar bersalah dari institusinya," ujarnya.

• Ayah Dita Soedarjo Ditangkap KPK, Inilah Bisnis Soetikno Soedarjo dari Kafe Hard Rock hingga Ferrari

4. Wali Kota Koordinasi dengan Kepala DPUPKP Kota Jogja

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti langsung mengadakan koordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, Selasa (20/8/2019).

Senin malam, Haryadi dihubungi Tribunjogja.com mengatakan, belum menerima laporan terkait OTT jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

"Saya baru baca di online. belum menerima laporan tersebut, saya belum tahu laporan,"katanya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (19/8/2019).

"Saya baru baca ada OTT. Tidak disebutkan lokasinya. Tapi berkait dengan aparat dari kejaksaan negeri. Saya baru tahu itu saja,"sambungnya.

Ia mengaku prihatin atas kabar tersebut.

Pihaknya sudah sering mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji.

Orang nomor satu di Kota Yogyakarta itu pun berharap agar ASN di Pemkot Yogyakarta selalu mawas diri.

"Jadi wilayah bebas korupsi, pakta integritas harus diingat. Itu harapan saya terhadap teman-teman di Pemkot Yogyakarta. Kita harus mawas diri. Jangan mudah tergiur dengan hal-hal yang melanggar hukum,"ujarnya.

"Kalau sudah melanggar hukum, ya proses hukum harus dihormati," pungkasnya. (Tribunjogja.com | Kurniatul Hidayah | Christi Mahatma | Wisang Seto)

Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul "Fakta-fakta OTT KPK yang Melibatkan PNS Pemkot Jogja, Mereka Bekerja Dibagian Ini".

WOW TODAY: