Jokowi Singgung Anggota Dewan soal Studi Banding ke Luar Negeri, Tunjukkan Ponsel ke Arah Hadirin

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menyampaikan pidato pada Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (16/8/2019).

Dilansir TribunWow.com, pada pidatonya, Jokowi sempat menyinggung anggota dewan.

Jokowi menyoroti studi banding anggota dewan ke luar negeri.

"Saya mengingatkan jajaran eksekutif agar efisien, agar lebih efisien. Untuk apa?."

"Studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smart phone kita," ujar Jokowi dikutip TribunWow.com dari unggahan channel YouTube Kompas TV, Jumat (6/8/2019)

Demi menguatkan pernyataan, Jokowi sampai mengeluarkan ponselnya di hadapan anggota dewan yang hadir.

• Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi Sentil agar Lembaga-lembaga Negara Tidak Alergi pada Kritik

Ia memamerkan bagaimana suatu informasi dapat dengan mudah didapat dari internet.

"Mau ke Amerika? Di sini komplit ada semuanya, mau ke Rusia? di sini juga ada semuanya, mau ke Jerman? Di sini juga ada semuanya," kata Jokowi sambil menggeser-geser layar ponselnya.

Menurutnya, informasi di Internet tersebut dapat membantu anggota dewan menyelesaikan tugasnya.

"Dan saya ini juga dan saya kira juga relevan untuk bapak ibu para anggota Dewan," kata Jokowi diikuti tawa hadirin yang memenuhi Gedung Parlemen.

Bahkan tak hanya tawa, terdengar pula tepuk tangan riuh pada pidato Presiden Jokowi tersebut.

Lihat videonya mulai menit ke-3:49

Sebelumnya, Jokowi mengingatkan agar Indonesia jangan terjebak pada regulasi yang justru menyusahkan.

"Kita tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku yang formalitas yang ruwet yang rumit yang basa-basi yang justru menyibukkan yang meruwetkan masyarakat dan pelaku usaha," ujar Jokowi melalui press release yang didapat TribunWow.com.

Jokowi dengan tegas memerintahkan agar regulasi yang ruwet harus segera dihentikan.

• Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi Singgung Wakil Rakyat: Butuh yang Berwibawa, Kredibel, dan Modern

Bahkan, demi menunjukkan keseriusannya, ia sampai menyampaikan kalimat tersebut sebanyak dua kali.

"Ini harus kita hentikan. Sekali lagi, ini harus kita hentikan," tegas Jokowi.

Ia lantas meminta agar Pemerintah bersama DPR, DPD dan MPR untuk tidak membuat regulasi yang bisa menghambat inovasi.

Jokowi kemudian meminta untuk menghapus regulasi yang tak sesuai perkembangan zaman.

"Regulasi yang tidak sesuai perkembangan zaman harus dihapus, sekali lagi harus dihapus," kata Jokowi sambil menggerakan tangannya

Lalu, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, meminta agar regulasi yang menyusahkan, seperti berubah-ubah dan tidak konsisten harus segera disederhanakan.

• Presiden Jokowi Susun Jajaran Menteri Kabinet Jilid II, Ini Sosok yang Didukung untuk Dipertahankan

"Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diselaraskan, disederhanakan dan dipangkas," ungkapnya.

Kendati demikian, Jokowi memberi peringatan bahwa Indonesia harus berani menghadapi tantangan baru yang belum diatur pada undang-undang.

Satu di antara tantangan baru Indonesia, yakni pemanfaatan teknologi.

Pemanfaatan teknologi bisa merusak bangsa Indonesia.

"Pemanfaatan teknologi yang merusak keadaban bangsa, yang membahayakan persatuan dan kesatuan, yang membahayakan demokrasi, harus kita atur secara terukur," ujarnya. 

Jokowi memberi peringatan bahwa Indonesia harus berhati-hati dengan kejahatan siber.

Menurut Jokowi, pada era sekarang data lebih berharga dari minyak.

• Kenakan Pakaian Adat Sasak, Jokowi: Indonesia Bukan Hanya Jakarta dan Jawa

"Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak," tegasnya.

Sehingga, ia mengajak lembaga-lembaga negara untuk membuat regulasi yang mudah untuk melindungi data pribadi setiap Warga Negara Indonesia.

"Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi!!," seru Jokowi.

Maka Jokowi kembali menegaskan agar Pemerintah dan lembaga-lembaga negara harus segera memperbaiki regulasi.

• Jokowi Bocorkan Menteri Kabinet Jilid II, Komposisi Kalangan Profesional Lebih Besar daripada Partai

"Sekali lagi, inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara. Regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita-citanya."

"Regulasi harus memberikan rasa aman. Dan regulasi harus memudahkan semua orang untuk berbuat baik, mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia Maju," pungkasnya.

Jokowi melanjutkan, ukuran kinerja para pembuat Undang-Undang harus diubah.

"Oleh karena itu ukuran kinerja para pembuat peraturan perundang-undangan harus diubah. Bukan diukur dari seberapa banyak UU, PP, Permen atau pun Perda yang dibuat."

"Tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negaradan bangsa bisa dilindungi." tutur dia

(TribunWow.com/Mariah Gipty)

WOW TODAY: