Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi Sentil agar Lembaga-lembaga Negara Tidak Alergi pada Kritik

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR di Gedung 'kura-kura' kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/7/2019).

Pada pidatonya itu, Jokowi meminta agar semua lembaga-lembaga negara mau menerima kritikan.

Hal itu dilakukan agar antar lembaga saling dapat mengingatkan dan membantu.

"Kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kita perlu saling mengingatkan dan saling membantu," ucap Jokowi melalui press release yang diterima oleh TribunWow.com, Jumat (18/8/2019).

"Kita tidak boleh alergi terhadap kritik," imbuhnya.

Menurut Jokowi, kritikan tersebut berguna bagi rakyat Indonesia.

• Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi Singgung Wakil Rakyat: Butuh yang Berwibawa, Kredibel, dan Modern

"Bagaimanapun kerasnya kritik itu, harus diterima sebagai wujud kepedulian, agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi harapan rakyat," kata Jokowi.

Jokowi tak menampik, Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki banyak perbedaan.

"Tentu dalam negara demokrasi, perbedaan antarindividu, perbedaan antar-kelompok, atau bahkan antar-lembaga negara adalah sebuah keniscayaan," ujarnya.

Kendati demikian, Jokowi meminta agar perbedaan tersebut dapat dikelola hingga tercipta visi baru.

"Akan tetapi, perbedaan bukanlah alasan bagi kita untuk saling membenci, bukan alasan bagi kita untuk saling menghancurkan, atau bahkan saling meniadakan."

"Jika perbedaan itu kita kelola dalam satu visi besar yang sama, maka akan menjadi kekuatan yang dinamis. Kekuatan untuk mencapai Indonesia Maju," tutur Jokowi.

• Pidato Lengkap Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR Tahun 2019

Kemudian, Jokowi mengajak semua lembaga-lembaga negara untuk memerangi kemiskinan hingga ketimpangan ekonomi.

"Saya mengajak semua lembaga-lembaga Negara untuk membangun sinergi yang kuat guna menyelesaikan tugas sejarah kita. Mendukung lompatan-lompatan kemajuan untuk mengentaskan kemiskinan, menekan ketimpangan, dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya," ajaknya.

Selain itu, Jokowi juga mengajak agar lembaga-lembaga negara mau memerangi radikalisme dan intoleranisme.

"Bergandengan tangan menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Serta ikut serta melahirkan lebih banyak lagi SDM-SDM unggul yang membawa kemajuan bangsa," tegas Jokowi.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga turut menyinggung sejumlah hasil kinerja lembaga-lembaga negara, satu di antaranya Mahkamah Agung. 

Pada sidang tersebut, Jokowi mengatakan bahwa dalam bidang hukum, Mahkamah Agung (MA) terus berusaha membuat inovasi.

Jokowi mengapresiasi sejumlah usaha MA agar asas peradilan dapat lebih mudah dijangkau oleh rakyat.

"Saya mendukung upaya MA untuk mempermudah rakyat dalam mencari keadilan. Saya mendukung upaya MA untuk membangun budaya sadar dan budaya taat hukum agar makin mengakar," ucap Jokowi.

Satu di antara usaha MA untuk mempermudah akses hukum yakni, adanya sistem peradilan berbasis elektronik.

• Kenakan Pakaian Adat Sasak, Jokowi: Indonesia Bukan Hanya Jakarta dan Jawa

Masyarakat kini dapat mendaftarkan perkara secara online.

"Kini, sistem peradilan berbasis elektronik sudah diterapkan di semua lingkungan lembaga peradilan."

"Para pencari keadilan sekarang secara online makin mudah mendaftarkan perkara dan melakukan pembayaran," ungkap Jokowi.

Tak hanya proses pendaftaran, pemanggilan hinggga penyampaian putusan peradilan juga dapat dilakukan secara online.

"Proses pemanggilan dan pemberitahuan sidang, serta penyampaian putusan peradilan juga dilakukan secara online," katanya.

• Pidato Lengkap Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR Tahun 2019

Sehingga, ia meminta agar masyarakat mau mengapresiasi usaha MA.

"Bahkan, saat ini MA sudah melangkah lebih jauh lagi dengan mengembangkan e-court menuju e-litigasi. Semua langkah inovasi ini harus kita apresiasi," sambung Mantan Walikota Surakarta tersebut.

Kemudian, ada pula usaha MA untuk meningkatkan pelayanan hukum dengan cara memperbanyak pengadilan baru.

Baik Pengadilan Negeri hingga Penggadilan Tata Usaha Negara.

"Perluasan akses bagi para pencari keadilan juga dilakukan oleh MA. Hingga akhir tahun 2018 lalu, MA telah meresmikan sebanyak 85 pengadilan baru di berbagai pelosok tanah air."

"Ada tambahan 30 Pengadilan Negeri, 50 Pengadilan Agama, tiga Mahkamah Syariah, dan dua Pengadilan Tata Usaha Negara," papar Jokowi.

• Waketum Demokrat Akui Pasrah jika Tak Kebagian Kursi Menteri, Singgung Pertemuan AHY dan Jokowi

Kini, Jokowi mengklaim bahwa MA sudah mengurangi jumlah tunggakan perkara.

"Dari berbagai langkah tersebut, MA berhasil mengurangi jumlah tunggakan perkara menjadi 906 perkara pada tahun 2018," jelas Mantan Wali Kota Surakarta tersebut.

Menurut penuturan Jokowi, prestasi MA tersebut bahkan telah mencetak sejarah baru.

"Jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya MA," imbuhnya.

Kendati demikian, MA kini masih terus melakukan pembenahan khususnya pada tata cara penyeleseaian gugatan.

"MA juga terus berbenah dengan melakukan beberapa langkah perbaikan, seperti pembaharuan dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan pembaharuan di bidang manajemen perkara," pungkasnya.

(TribunWow.com/Mariah Gipty)

WOW TODAY: