Izin FPI
Kemendagri Beberkan Perkembangan Proses Perpanjangan FPI, Ada 10 Syarat Belum Dilengkapi
Direktur Ormas Kemendagri, Lutfi membeberkan perkembangan proses perpanjangan masa berlaku izin Front Pembela Islam (FPI).
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
"Di sampi itu, ada beberapa hal, FPI mengajukan perpanjangan ada surat yang tidak ditanda-tangani, ada surat tidak ada tanggal, nomor, dan sebagainya."
"Padahal nomor dan tanggal adalah bagian penting dari SKT," ungkap Lutfi.
• Politikus PKB yang Ceritakan Pernah Dipukuli Oknum FPI, Awit Mashuri: Enggak Usah Cengeng
Selain itu, ada sejumlah hal yang rupanya belum dilengkapi FPI terkait nomor surat hingga tanggal.
Saat diminta tanggapan soal pernyataan Jokowi yang menyebut ormas harus sesuai dengan ideologi Pancasila, Lutfi juga setuju.
"Ya itu kan juga menjadi penting, masak sih hidup di Indonesia tidak ber-Pancasila, ya gimana ya, itu kan sudah prinsip."
"Apapun hidup harus sejalan dengan Pancasila, sangat wajar Bapak Presiden mengatakan seperti itu, kalau tidak sejalan ya memang harus dibubarkan, undang-undang menyatakan seperti itu." tegasnya.
Lutfi menjelaskan, pihaknya belum sampai melakukan pemeriksaan apakah FPI sejalan dengan Pancasila atau tidak.
"Kami belum melakukan sampai di sana, kami hanya baru melakukan verifikasi saja, verifikasi administrasi," beber Lutfi.
Lihat videonya di menit ke 1:00:
Sebagaimana diketahui, nasib perpanjangan izin berdirinya FPI sekarang ini belum jelas.
• Politikus PKB yang Ceritakan Pernah Dipukuli Oknum FPI, Awit Mashuri: Enggak Usah Cengeng
Apalagi, Presiden Jokowi tak akan berkompromi jika ada ormas yang dianggap tak sejalan dengan ideologi Pancasila.
Hal itu diungkapkan oleh Presiden Jokowi saat wawancara bersama Associated Press
"Organisasi itu membahayakan negara secara ideologi, saya tidak akan kompromi."
"Tetapi kalau ideologinya masih sama, Pancasila, saya kira kita bisa bersama-sama membangun negara ini," kata Jokowi seperti dalam cuplikan wawancara bersama AP yang disiarkan Kompas TV pada Rabu (31/7/2019).
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan, sebelum perpanjangan masa izin berlaku dilakukan, pihaknya akan melihat rekor ormas tersbut.
