Terkini Nasional
Banyak Kritik Pidato Visi Indonesia Jokowi Tak Singgung Korupsi dan HAM, Moeldoko Beri Klarifikasi
Sejumlah pihak memberi kritik atas pidato presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Visi Indonesia di Sentul karena tak bahas kOrupsi dan HAM
Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Sejumlah pihak memberikan kritik atas pidato presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Visi Indonesia yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Minggu (14/7/2019) kemarin.
Kritik tersebut diajukan karena Jokowi dinilai tak memaparkan soal visi Indonesia terkait pemberantasan korupsi dan jaminan hak asasi manusia (HAM).
Diberitakan TribunWow.com dari Kompas.com, satu yang memberikan kritik adalah Indonesia Coruption Watch (ICW).
• Polri Sebut Masih Banyak Berita Hoaks Beredar setelah Pertemuan Jokowi dan Prabowo
Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo mengungkapkan, Jokowi seharusnya menyampaikan soal upaya pemberantasan korupsi dalam pidatonya itu.
Adnan menilai, Jokowi harusnya menyebut pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda yang diutamakan dalam pemerintahan 2019-2024 ke depan.
Dengan demikian, terang Adnan, pernyataan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendukung kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dalam menempatkan KPK sebagai lembaga yang memimpin pemberantasan korupsi, seharusnya Presiden Jokowi menegaskan ulang sebagai komitmen mendukung kerja-kerja KPK," kata Adnan saat dihubungi via telepon, Senin (15/7/2019), seperti dikutip dari Kompas.com.
Adnan berpendapat, pernyataan tersebut sangatlah penting karena dapat menjadi simbol bahwa Kepala Negara akan selalu ada di belakang KPK.
Terlebih, papar Adnan, KPK sekarang ini dihadapkan pada sejumlah persoalan, seperti persoalan seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan, hingga RUU KUHP.
"Itu konteks politik yang perlu dipastikan supaya pemerintah tidak dianggap sedang bermain di belakang permainan oknum tertentu yang ingin mengurangi, mempersempit, dan melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi," tegasnya.
• Ini Alasan Prabowo Tak Hadiri Acara Pidato Visi Indonesia Jokowi di Sentul
Selain ICW, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga memberikan kritiknya pada isi pidato Jokowi itu.
Kali ini, kritikan yang disampaikan ICJR adalag terkait isi pidato yang tak sekalipun menyinggung soal pentingnya membangun negara berdasarkan hukum (rule of law) dan memperkuat jaminan hak asasi manusia (HAM).
Diberitakan Kompas.com, Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju memaparkan, pembangunan Negara Hukum seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam lima tahun ke depan.
Hal ini dikarenakan, tegas Anggara, pembangunan Negara Hukum merupakan "condition sine qua non" atau saling berkelindan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan mewujudkan kepastian usaha.
"ICJR mengingatkan bahwa pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di 2019-2024," ujar Anggara, Senin.
