Pilpres 2019
4 Partai Politik Dikabarkan Lobi ke Jokowi demi Kursi Ketua MPR, Ada Parpol Eks Koalisi Prabowo
Sejumlah partai politik gencar melakukan lobi-lobi, termasuk ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi kursi ketua MPR. Siapa saja mereka?
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan sempat secara terbuka menyampaikan keinginan ini dalam acara buka puasa bersama Partai Golkar yang dihadiri Presiden Jokowi.
"Apabila nanti dalam pemilihan ketua MPR, yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar," ujar Airlangga dalam acara buka puasa bersama yang digelar 19 Mei lalu.
Airlangga menilai wajar partainya sebagai peraih kursi terbanyak kedua di DPR mendapat pos ketua MPR.
Sebab, pos ketua DPR sudah pasti menjadi milik PDI-P sebagai pemenang pemilu.
• Ini Bocoran Jokowi soal Menteri di Kabinetnya, Singgung Umur hingga soal Koalisi Indonesia Kerja
Belakangan, Airlangga mengingatkan lagi keinginan Partai Golkar untuk mendapat kursi ketua MPR itu saat ia dan 34 pengurus dewan pimpinan daerah tingkat I Partai Golkar sowan ke Jokowi pada Senin (7/1/2019).
Menurut Airlangga, Presiden sudah berkomunikasi dengan partai KIK lain terkait hal itu.
"Presiden sudah berkomunikasi dengan partai lain," kata Menteri Perindustrian itu.
PKB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga sebelumnya sudah mengungkapkan keinginan mendapat kursi ketua MPR.
Bahkan, Muhaimin terang-terangan menyebut bahwa kursi ketua MPR itu akan diduduki olehnya jika memang PKB diberi kesempatan.
Sama seperti Airlangga, Cak Imin juga ikut melobi Presiden Jokowi agar pos ketua MPR menjadi milik PKB.
Hal itu ia akui seusai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, 21 Mei lalu.
"Saya cuma bilang saya siap perintah sajalah. Mau jadi ketua (MPR), mau jadi menteri, terserah. Sekarang pun saya jadi Wakil Ketua MPR, masa Wakil Ketua MPR lagi," ujarnya.
Menurut Muhaimin, penentuan ketua MPR tak bisa hanya mempertimbangkan kursi terbanyak, tetapi harus dibahas bersama-sama dalam rapat koalisi.
"Berembuklah. Jadi nanti Golkar ngajuin siapa, PKB ngajuin siapa, yang lain ngajuin siapa, nanti kami tentu pada akhirnya bawa dalam rapat koalisi," kata Muhaimin.
