Pilpres 2019
Gerindra: Menjadi Oposisi di Indonesia Ternyata Posisi yang Terhormat, Harus Dihormati Juga
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono menyebut berada dalam posisi oposisi merupakan sesuatu yang terhormat.
Penulis: Atri Wahyu Mukti
Editor: Astini Mega Sari
TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono menyebut berada dalam posisi oposisi merupakan sesuatu yang terhormat.
Untuk itu, Ferry meminta supaya oposisi juga harus dihormati.
Hal itu ia sampaikan menanggapi kabar tawaran koalisi dari kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin untuk kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, seperti dikutip TribunWow.com dari acara Kabar Petang di tvOne, Jumat (28/6/2019).
• Soal Putusan MK, Maruf Amin: Penyelesaian yang Bijaksana, Gonjang-ganjing Pedebatan Bisa Diakhiri
"Selama ini menjadi oposisi apakah posisi paling nyaman?' tanya pembawa acara.
"Ya menjadi oposisi di Indonesia ternyata juga sesuatu posisi yang terhormat," jawab Ferry.
"Menurut saya harus dihormati juga," sambungnya.
Selain itu, dirinya juga mengungkapkan pentingnya oposisi dalam pemerintahan.
Dijelaskannya, oposisi bisa menjadi pihak pengawas dan pengontrol pemerintah.
• Prabowo-Sandi Kalah Sengketa Pilpres, Demokrat: Setelah Ketuk Palu, Koalisi Telah Berakhir
"Jadi sebenarnya untuk demi kebaikan bersama bangsa dan rakyat Indonesia, posisi check and balances (pemeriksaan dan keseimbangan -red) itu harus tetap ada," tegas Ferry.
Lebih lanjut, Ferry memberikan komentarnya soal pidato Jokowi-Ma'ruf setelah putusan sengketa dibacakan MK.
Ia menyoroti soal pernyataan Jokowi-Ma'ruf yang akan menjadi pemimpin bangsa untuk semua golongan.
"Menurut pandangan pribadi saya pidatonya Jokowi-Ma'ruf di bandara bahwa Jokowi-Ma'ruf akan menjadi presiden semua golongan itu merupakan suatu modalitas yang menurut saya menjadi sangat baik kalau kemudian dikaitkan dengan bagaimana sosial masyarakat di bawah," papar Ferry.
"Tetapi jika disederhanakan menjadi kemudian bagi-bagi kursi dan lain sebagainya, itu yang kemudian menurut saya harus diluruskan," tegasnya.
Simak videonya dari menit 0.24
• Bicarakan soal Arah Politik PAN, Eddy Soeparno: Tidak Mau Berandai-andai
Diberitakan sebelumnya, kabar tawaran koalisi tersebut sebelumnya juga dinilai oleh Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris.
Syamsuddin menjelaskan dampak jika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menerima ajakan untuk koalisi dengan paslon 01 Jokowi-Ma'ruf.
Penjelaskan itu disampaikan Syamsuddin saat menjadi narasumber acara 'Sapa Indonesia Malam' seperti dikutip TribunWow.com dari Kompas TV, Rabu (2/6/2019).
Mulanya, Syamsuddin ditanya soal bagaimana kontrol terhadap pemerintah jika oposisi beralih menjadi koalisi pemerintahan.
"Nanti misalkan Partai Gerindra, Pak Prabowo memutuskan oke deh kita sambut uluran tangan dari Pak Jokowi untuk kemudian bergabung menjadi satu," ujar pembawa acara.
"Kira-kira kontrol terhadap pemerintah kemudian konsep demokrasi kita seperti apa?" tanyanya kemudian.
• Setelah Putusan Sidang, Prabowo Persilakan Partai Koalisinya jika Ingin Bergabung dengan Jokowi
Syamsuddin menjelaskan, kalau ajakan tersebut benar dipenuhi sebenarnya merupakan hak dari para elite politik.
Namun demikian ia menilai, hal tersebut bisa memiliki dampak negatif tersendiri kepada proses demokrasi ke depannya.
"Tentu kalau kemudian Prabowo-Sandi memenuhi permintaan itu, kalau betul ada permintaan ya, tentu itu hak Beliau-beliau," jelas Syamsuddin.
"Itu kan kepentingan elite kan."
"Cuma dampaknya bagi demokrasi kita tentu saja adalah check and balance-nya (pemeriksaan dan keseimbangan -red) itu hilang," sambungnya.
Ia mengungkapkan, tak adanya oposisi dalam proses pemerintahan maka tidak ada pihak pengingat yang dinilai kuat.
• Saksi 02 Terancam Dilaporkan Pasca-putusan MK, BPN Tak Takut: Kami Ini Sudah Biasa Dipenjara Kok
"Enggak ada oposisi, enggak ada kekuatan yang mengingatkan," papar Syamsuddin.
"Satu-satunya andalan bangsa kita adalah civil of society, media, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya itu di luar kekuasaan," tegasnya.
Namun demikian, diketahui bahwa ajakan koalisi tersebut belum dikabarkan secara resmi dari pihak Jokowi-Ma'ruf.
Simak videonya dari menit 2.00
(TribunWow.com/Atri)
WOW TODAY