Gerindra Berpeluang Gabung Koalisi Jokowi, Pengamat Politik Sebut Hanya PKS yang Tetap Jadi Oposisi

"Tapi 15 tahun menjadi oposisi itu tidaklah mudah," ujar Hendri Satrio.

• Anggap Kekalahan Prabowo di MK Jadi Pendewasaan, Faldo Maldini: Perseteruan 01 dan 02 Tidak Abadi

Sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono 2009-2014 Partai Gerindra sudah menjadi partai oposisi pemerintah.

Demikian pula dalam periode 2014-2019 di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Hendri Satrio menyebut di antara kader Gerindra pasti ada yang lelah dengan terus menjadi oposisi.

"Pasti ada kader-kader ataupun simpatisannya Gerindra yang 'dahaga'," tuturnya.

• Komentari Putusan Hakim MK, Rocky Gerung Singgung Melankoli Publik: Rekonsiliasi Tidak Berlaku

Prabowo Bubarkan Koalisi Adil dan Makmur

Diketahui, Prabowo secara resmi telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani membeberkan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.

Hal itu dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan terkait perkara sengketa hasil Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019).

• Mahfud MD Jelaskan Makna Dalil Tak Beralasan oleh Hakim MK: Di Masyarakat Bisa Timbul Macam-macam

Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga.

Setelah pembubaran, Gerindra belum menentukan apakah akan tetap menjadi oposisi atau mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Menurut Muzani, Gerindra akan terus berkomunikasi dengan empat partai lainnya meski sudah tak tergabung dalam koalisi yang sama.

Keempat partai tersebut yakni PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya.

(TribunWow.com/Ifa Nabila)

WOW TODAY