Gerindra Berpeluang Gabung Koalisi Jokowi, Pengamat Politik Sebut Hanya PKS yang Tetap Jadi Oposisi

TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyebut Partai Gerindra yang selama ini menjadi oposisi berpeluang untuk jadi koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Berbeda dengan Gerindra, Hendri Satrio berpendapat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemungkinan akan terus menjadi oposisi pemerintah.

Dikutip dari Kompas.com, Sabtu (29/6/2019), Hendri Satrio menyebut hal itu disebabkan oleh elektabilitas PKS yang meningkat selama menjadi oposisi.

Pada Pemilu 2009, PKS tercatat punya perolehan suara sebanyak 8.206.955 suara atau 7,88 persen.

Kala itu PKS mendukung pasangan capres-cawapres periode 2009-2014, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

• Soal Peluang Gerindra Gabung Koalisi Jokowi, Pengamat Politik: Jadi Oposisi 15 Tahun Tidak Mudah

Namun perolehan suara PKS malah menurun 6,79 persen atau sebanyak 8.480.204 pada Pemilu 2014.

Barulah saat pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, PKS mengambil langkah sebagai oposisi pemerintah.

Ternyata suara PKS naik secara signifikan pada Pileg 2019 dengan perolehan 11.493.663 suara atau 8.21 persen.

Melihat angka tersebut, Hendri Satrio meyakini PKS akan tetap menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pada periode 2019-2024.

"Sejarahnya PKS kalau ada di luar pemerintahan itu elektabilitasnya justru naik."

"Kalau dia di posisi oposisi elektabilitasnya pasti naik," kata Hendri Satrio saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

• Bicarakan Kekalahan Prabowo, Faldo Maldini: Siapapun Presidennya Tak akan Ngawur Keluarkan Kebijakan

"Feeling politik saya kemungkinan besar yang tidak masuk ke dalam koalisi pemerintahan justru hanya PKS," imbuhnya.

Soal peluang Gerindra bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Hendri Satrio menyebut hal itu bisa terjadi tergantung dengan keputusan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra.

Hendri Satrio menyebut jika sampai Prabowo masih memutuskan untuk menjadi oposisi, maka hal itu tidaklah mudah.

"Gerindra apakah mungkin? Itu mungkin saja terjadi. Memang tergantung Pak Prabowo."

"Tapi 15 tahun menjadi oposisi itu tidaklah mudah," ujar Hendri Satrio.

• Anggap Kekalahan Prabowo di MK Jadi Pendewasaan, Faldo Maldini: Perseteruan 01 dan 02 Tidak Abadi

Sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono 2009-2014 Partai Gerindra sudah menjadi partai oposisi pemerintah.

Demikian pula dalam periode 2014-2019 di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Hendri Satrio menyebut di antara kader Gerindra pasti ada yang lelah dengan terus menjadi oposisi.

"Pasti ada kader-kader ataupun simpatisannya Gerindra yang 'dahaga'," tuturnya.

• Komentari Putusan Hakim MK, Rocky Gerung Singgung Melankoli Publik: Rekonsiliasi Tidak Berlaku

Prabowo Bubarkan Koalisi Adil dan Makmur

Diketahui, Prabowo secara resmi telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani membeberkan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.

Hal itu dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan terkait perkara sengketa hasil Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019).

• Mahfud MD Jelaskan Makna Dalil Tak Beralasan oleh Hakim MK: Di Masyarakat Bisa Timbul Macam-macam

Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga.

Setelah pembubaran, Gerindra belum menentukan apakah akan tetap menjadi oposisi atau mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Menurut Muzani, Gerindra akan terus berkomunikasi dengan empat partai lainnya meski sudah tak tergabung dalam koalisi yang sama.

Keempat partai tersebut yakni PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya.

(TribunWow.com/Ifa Nabila)

WOW TODAY