Pilpres 2019
Update Nasib Koalisi Adil Makmur, Ada yang Mau Lanjut, Ada yang Mau Gabung Jokowi
Mahmakah Konstitusi (MK) menolak seluruhnya gugatan Prabowo-Sandi, bagaimana nasib partai Koalisi Adil Makmur setelahnya?
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Saat itu, kata Hinca, Prabowo menyerahkan persoalan koalisi masing-masing partai.
Selain Hinca, hadir dalam pertemuan tersebut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno dan Sekjen Partai Berkarya Eddy Soeparno.
• Sebut Jokowi dan Prabowo Bersahabat, TKN Ungkap Alasan Keduanya hingga Kini Belum Bertemu
Peluang PAN Gabung Pemerintah
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan menyatakan kemungkinan besar partainya akan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di periode mendatang.
Hal itu diungkapkannya menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan yang diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandi.
Apalagi, katanya, koalisi partai politik yang mendukung pasangan Prabowo-Sandi telah usai setelah MK memutus perkara sengketa Pilpres 2019.
"Saya mengatakan beberapa kali, kemungkinan kita bergabung dengan pemerintahan itu memang cukup besar kemungkinan tersebut," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/6/2019).
Bara menegaskan PAN siap menyukseskan pemerintahan Jokowi periode 2019-2024.
Ia menganggap visi-misi yang diusung Jokowi cocok dengan PAN.
"Dengan hasil tadi malam yang secara resmi Pak Jokowi menang dan tinggal diresmikan oleh KPU, maka saya bisa mengatakan, PAN siap untuk membantu dan mengawal Presiden Jokowi untuk memimpin sampai 2024, jadi kami beranggapan visi kami dengan Pak Jokowi cocok," imbuhnya.
Namun, saat ini Bara belum bisa memastikan sikap resmi PAN setelah putusan MK.
Anggota Komisi VII DPR RI ini mengatakan sikap resmi partai akan ditentukan saat Rakernas yang rencananya digelar bulan Juni mendatang.
"Keputusan resmi akan kami ambil melalui Rakernas dan mudah-mudahan akan kami laksanakan secepatnya bulan Juli nanti," pungkasnya.
PKS Ajak Koalisi Lanjut
Majelis hakim konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
