Sidang Sengketa Pilpres 2019

Tanggapi soal Putusan MK, Refly Harus Singgung Kasus Sianida Mirna: Locus Delicti yang Sangat Kecil

Refly Harun memberikan tanggapannya mengenai sidang pleno putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Tanggapi soal Putusan MK, Refly Harus Singgung Kasus Sianida Mirna: Locus Delicti yang Sangat Kecil
Capture Tv One
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan tanggapannya mengenai sidang pleno putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019). 

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan tanggapannya mengenai sidang pleno putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019).

Dikutip TribunWow.com dari saluran YouTube tvOneNews, Kamis (27/6/2019), Refly mengatakan memang tidaklah mudah bersidang di MK.

Ia menyoroti locus delicti yakni berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana.

Locus delicti adalah tempat terjadinya suatu tindak pidana atau lokasi tempat kejadian perkara.

"Memang tidak mudah bersidang di MK, sangat tidak mudah, bayangkan satu fenomena yang locus delicti-nya kita sudah tahu," ujar Refly.

Refly kemudian mencontohkan satu kasus yakni pembunuhan Wayan Mirna Salihin, yang menggunakan racun sianida.

"Seperti kasus Mirna, kasus racun ya. Itu saja perlu sidang berkali-kali untuk meyakinkan siapa pelakunya, bagaimana modusnya, jadi 5W (what, who, when, where, why) 1H (how) nya dijawab dengan berkali-kali sidang untuk menentukan satu kejadian," jelas Refly.

"Di dalam locus delicti yang sangat kecil yang sudah diidentifikasi dari awal."

Prabowo Rencanakan Beri Tanggapan Hasil Putusan MK di Kertanegara

Refly kemudian melihat mengenai pembuktian sejumlah wilayah pemohon, Kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengenai dugaan kecurangan.

"Ini kita bicara mengenai seluruh kejadian di Indonesia, dalam satu kali pembuktian dan dalam pemohonannya itu sendiri, hakim mengkritik cara pemohon dia tidak memberikan kebulatan, tapi dia memberikan sampel, seperti di Papua, Boyolali di Sumatera Utara, di Nias. Yang suaranya pemohon nol," paparnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Claudia Noventa
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved