Soal Rekonsiliasi dengan Prabowo-Sandi, Ma'ruf Amin: Masih Ada Ketegangan

TRIBUNWOW.COM - Calon Wakil Presiden 01 Ma'ruf Amin memberikan keterangan soal rencana rekonsiliasi.

Diketahui, rekonsiliasi santer terdengar setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada gugatan kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Mengomentari soal rencana rekonsiliasi, Ma'ruf Amin menyetujui agar hal itu segera terjadi.

"Dalam waktu dekat ada rencana untuk bertemu Pak Prabowo dan Pak Sandi?," tanya pembawa acara CNN Indonesia, Jumat (28/6/2019).

• Prabowo-Sandi Kalah Sengketa Pilpres, Demokrat: Setelah Ketuk Palu, Koalisi Telah Berakhir

Ma'ruf yang ditemu di sela kegiatannya menjawab bahwa pertemuan itu tetap harus terjadi.

"Saya kira itu sangat diperlukan perlunya adalah pertemuan itu adalah untuk rekonsiliasi itu sesuatu yang tidak bisa, tidak boleh tidak ada," ujar Ma'ruf.

Pertemuan itu diharapkan Ma'ruf Amin agar mencairkan kondisi saat ini yang dianggap masih bercelah antara kubunya dengan Prabowo-Sandi.

"Sehingga sepertinya masih ada celah ketegangan itu masih ada itu yang harus kita cairkan kita hilangkan," ujar Ma'ruf yang ditemani sang istri.

"Kita membangun dalam suasana ketidakkompakan, ketidaksatuan itu sesuatu yang akan menghambat padahal kita ingin mempercepat proses pembangunan ini menuju kesejahteraan bangsa."

• Ahmad Muzani Sebut Prabowo Tak akan Hadiri Penetapan Jokowi-Maruf sebagai Paslon Terpilih

Lihat videonya di menit ke-5:51:

Gerindra Ajukan Syarat Rekonsiliasi

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Maher Algadri mengatakan Calon Presiden Prabowo Subianto akan menolak adanya rekonsiliasi.

Penolakan tersebut bukan tanpa alasan dan memberikan satu syarat.

Maher mengatakan proses rekonsiliasi tak akan pernah terjadi jika kubu Capres Joko Widodo (Jokowi) membahas soal koalisi.

Seperti diketahui beberapa kubu Jokowi sempat menggelontorkan isu ajakan koalisi dari kubu Jokowi untuk Gerindra.

• KPU Tegaskan Tahapan Pemilu hanya Sampai di Putusan MK Bukan ke Mahkamah Internasional

"Kalau saya bilang jangan (bertemu), proses demokrasi itu adalah pemilihan," ujar Maher di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis tengah malam, (27/6/2019).

Dalam negara demokrasi idealnya menurut Maher pihak yang menang berada di pemerintahan, sementara yang kalah menjadi oposisi.

Sehingga, ada check and balance dan menjalankan roda pemerintahan.

"Jadi yang kalah biar tetap kalah, yang menang, (tetap) menang. Biar yang kalah di luar menjadi oposisi, kalau enggak, bukan demokrasi. Masa semua pada kongko-kongko. Jangan, yang sehat dong. Selalu ada check and balance, jadi yang kuasa dikontrol oleh oposisi," katanya pada Tribunnews.

Apalagi menurutnya, Prabowo didukung oleh 45 persen pemilih di Indonesia. Jumlah tersebut bukan lah kecil. Amanat 45 persen pemilih tersebut yang harus tetap dijaga.

• Ini yang akan Diundang KPU saat Hari Penetapan Presiden dan Wakil Presiden, Siapa Saja?

"Oposisi serius loh, 45 persen itu bukan kecil. Besar sekali, makanya, ini kan bukan masalah Prabowo atau apa, ini masalah 45 persen itu 70 juta lebih. Harus dihargai," katanya.

Terkait kabar adanya internal Gerindra yang menginginkan adanya rekonsiliasi dan masuk koalisi pemerintah, menurut Maher merupakan hal yang biasa di negera demokrasi.

"Dimana mana itu selalu ada yang pro kontra. Namanya negara demokrasi engga ada yang diberangus, oh, lo pro atau lo kontra. Lo pun bebas, lo boleh kasih pendapat, enggak ada yang menolak (melarang)," pungkasnya.

(TribunWow.com/Tiffany Marantika)

WOW TODAY: