Ryamizard Ryacudu Sebut 3 Persen TNI Terpapar Radikalisme, Agum Gumelar: Sinyalemen Itu Wajar

TRIBUNWOW.COM - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar angkat bicara terkait pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Agum Gumelar mengatakan bahwa temuan dari Menhan itu biasa terjadi di insititusi TNI.

"Jadi kalau ada 3 persen yang katanya tak percaya Pancasila, saya rasa sinyalemen itu wajar bisa terjadi," kata Agum Gumelar usai menghadiri acara Halal Bihalal dengan Purnawirawan TNI di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).

Agum Gumelar mengungkapkan kemungkinan terpaparnya sejumlah anggota TNI dikarenakan saat ini pemerintah sedang bertekad untuk menghapuskan paham radikal di Indonesia.

Lalu, sejumlah pihak menekanan agar TNI bersikap netral dan tidak boleh berpihak.

Namun, kata Agum, hal itu disalah artikan sejumlah anggota TNI.

• Coba Rebut Senjata Polisi, Raja Begal yang Beraksi di 43 TKP di Makassar Akhirnya Tewas

"TNI harus netral, tak boleh memihak, katanya begitu. Saya bilang, itu keliru besar. Kalau NKRI dan Pancasila menghadapi ancaman, kita semua tak bisa bersikap netral, kita semua harus membela NKRI. Membela Pancasila. Tak bisa netral. Itu ancaman buat negara," ucap Agum pada Tribunnews.

Untuk itu, mantan Komandan Kopassus ini menegaskan, jika terjadi ancaman terhadap NKRI dan Pancasila, semua pihak tidak boleh bersikap netral.

"Anda-anda pun tak bisa bersikap netral. Nah, yang 3 persen itu yang harus kita luruskan," tegas Agum.

Pernyataan Menhan

Kalangan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai didapati terpapar paham radikalisme.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu lalu mengaku prihatin terhadap dengan sekelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah negara Islam.

• Bambang Widjojanto Merasa Saksi Ahli 01 dan 02 Dapat Perlakuan Berbeda, Hakim MK Beri Penjelasan

Data Kementerian Pertahanan (Kemhan), sebanyak sekitar tiga persen anggota TNI yang sudah terpapar paham radikalisme dan tidak setuju dengan ideologi negara, Pancasila.

"Kurang lebih 3 persen, ada TNI yang terpengaruh radikalisme," ujar Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu dalam sambutan pada acara halalbihalal Mabes TNI yang dilangsungkan di GOR Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (19/6/2019).

"Saya sangat prihatin, dengan hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan baru-baru ini, tentang Pancasila. Pancasila itu kan perekat negara kesatuan ini. Rusaknya Pancasila, rusaknya persatuan kita. Hilangnya Pancasila, berarti hilangnga negara ini," kata Ryamizard.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini pun mengungkapkan alasannya menyampaikan keprihatinan di tengah-tengah berkumpulnya para anggota TNI aktif dan para purnawirawan.

Ia pun berharap kehadiran para purnawirawan TNI dapat membantu mengurangi atau bahkan mengentaskan hal yang dianggapnya berbahaya itu.

• Kebohongan Prada DP Terungkap, Akui Bunuh Vera Oktaria karena Diputus Cinta, Bukan Hamil

"Mumpung kita berkumpul, ada sesepuh (purnawirawan), bersama-sama bagaimana mengatasi Indonesia terhindar dari hal yang tidak diinginkan," ucapnya.

Ryamizard yang adalah menantu mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno meminta agar anggota TNI yang terpapar paham radikalisme kembali mengingat dan berpegang pada sumpah prajurit.

"Kita mengimbau supaya mereka menepati sumpah prajurit, menyatakan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila. Sumpah, tidak boleh main-main dengan sumpah," ucapnya.

Selain prajurit TNI yang tidak setuju dengan Pancasila, sebanyak 23,4 persen mahasiswa setuju dengan negara Islam/ khilafah, lalu ada 23,3 persen pelajar SMA.

"Sebanyak 18,1 persen pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, kemudian 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, dan 19,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan Pancasila," ujarnya.

• Mantan DPR RI Agus Condro Meninggal Dunia dengan Indikasi Henti Jantung

Ryamizard berharap agar momen halal bihalal dapat kembali mempersatukan bangsa Indonesia.

"Mari kita jaga persatuan bangsa, karena ini adalah satu tugas pokok TNI, termasuk purnawirawan. Kenapa purnawirawan juga? Karena purnawirawan ini tidak terlepas dari sumpah, tetap ada sampai mati," ucapnya.

Pada bagian lain, Ryamizard mengatakan, belum memikirkan rencana program wajib militer.

Cara membela negara tidak perlu dengan program wajib militer, tetapi meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila jauh lebih penting.

"Ya kalau kita wajib militer tapi ini (Pancasila) nggak di sini (sambil nunjuk kepala) itu bahaya. Jadi benak kita harus Pancasila, nggak boleh berubah. Yang nggak suka Pancasila saya bilang dari dulu keluar dari negara ini," kata Ryamizard saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

• IPW Minta Novel Baswedan Tangkap Tersangka KPK yang Sudah Bertahun-tahun Tak Ada Kejelasan Kasus

Ryamizard mengatakan, siapa saja boleh mengusulkan apa pun untuk keamanan negara. Namun, ia mengatakan saat ini Menhan masih mengembangkan program Bela Negara.

"Bela Negara penting, itu adalah ujung-ujungnya adalah intinya Pancasila," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "3 Persen Anggota TNI Terpapar Radikalisme, Agum Gumelar: Itu Ancaman Buat Negara".

WOW TODAY: