Terkini Nasional

Kapolri Larang Aksi Massa di Depan MK: Kita Belajar dari Kasus Bawaslu, Ternyata Disalahgunakan

Kapolri Tito Karnavian memberikan imbauan terkait pelaksanaan aksi massa apabila terjadi di depan kantor Mahamah Konstitusi (MK).

Kapolri Larang Aksi Massa di Depan MK: Kita Belajar dari Kasus Bawaslu, Ternyata Disalahgunakan
Tribunnews/Jeprima
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian saat melakukan konferensi pers di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (26/5/2017). Kapolri menjelaskan terduga pelaku bom bunuh diri kampung Melayu adalah jaringan teroris jamaah Anshorut Daulah (JAD) dua pelaku itu ternyata satu jaringan dengan JAD Bandung. 

TRIBUNWOW.COM - Kapolri Tito Karnavian memberikan imbauan terkait pelaksanaan aksi massa apabila terjadi di depan kantor Mahamah Konstitusi (MK).

Dikutip TribunWow.com dari Kompas Tv, Kamis (13/6/2019), Tito mengatakan kegiatan aksi massa di depan MK dapat mengganggu jalan umum dan ketertiban umum.

"Kami melihat kemungkinan ada beberapa massa yang menyampaikan aspirasi, tetapi tidak kita perbolehkan di depan MK," ujar Tito.

"Karena itu mengganggu jalan umum, mengganggu ketertiban publik dan mengganggu hak asasi orang lain, itu sudah diatur dalam undang-undang 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum di pasal enam, clear di situ," ungkapnya.

Polri Diminta Beri Akses Kunjungan untuk Keluarga Pelaku Kerusuhan 22 Mei

Selain itu, pihaknya juga belajar dari aksi di depan Bawaslu pada 21-22 Mei, yang ditunggangi oleh aksi lain dan menyebabkan kerusuhan.

"Kita juga belajar dari kasus Bawaslu, memberikan diskresi membolehkan kegiatan malam hari di jalan umum, ternyata disalahgunakan, oleh karena itu kita tidak mau mengambil resiko, karena itu tidak boleh ada aksi apapun di depan MK," ujarnya.

"Kalau nanti ada penyampaian pendapat kita akan kanalisasi di samping Patung Kuda, nanti kita akan awasi."

Imbauan Prabowo-Sandi

Senada dengan Kapolri, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta supaya para pendukung tidak perlu mendatangi sekitar Mahkamah Konsitusi (MK) pada 14 Juni 2019 nanti.

Hal itu dikatakan Sandi setelah melakukan pertemuan dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) di kediaman Prabowo, di Kertanegara, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Rekarinta Vintoko
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved