Majelis Tinggi Demokrat Bantah Koalisi Perlu Bubar, Sindir Rachland Nashidik: Anda Mau Jadi Menteri?

TRIBUNWOW.COM - Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua memberikan penjelasan mengenai pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik untuk membubarkan koalisi partai Tim Kampanye Nasional (TKN) kubu 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) kubu 02.

Hal ini diungkapkan saat menjadi narasumber di program tayangan BeritaSatu, Senin (10/6/2019).

Mulanya Max menyangangkan ada kembali ungkapan kontroversi yang membuat pandangan Demokrat kembali berbenturan dengan kubu 02.

"Kita sayangkan dalam suasana yang seperti ini, gejolak ini timbul sehingga masyarakat menilai seolah-olah Demokrat kok jadi begini, membentur-benturkan, AHY dibenturkan, Pak SBY dibenturkan dengan kebijakan-kebijakan, padahal sebenarnya tak demikian," ujar Max.

• Lewat Bukti Baru Ini, Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Sebut Bisa Diskualifikasi Jokowi-Maruf di Pilpres

Ia lantas menuturkan bahwa ada peraturan yang seharusnya diikuti.

"Kalau kita mau ikut rules of the game dari partai ini, ada keputusan yang boleh diambil, ada keputusan yang harus dijabarkan, berdasarkan konstitusi partai, tapi apalah Anda sampai panggil saya ke sini," ungkapnya.

"Kok Demokrat berbenturan dengan koalisi 02? Persoalan itu memang terjadi sesuatu dan lain hal."

• Siap Hadapi Gugatan ke MK, Ketua KPU Arief Budiman: Ini Bukan Soal Menang atau Kalah

Max kemudian menanggapi perihal saran Rachland untuk membubarkan partai koalisi yang menurutnya bukan otoritas dirinya maupun Partai Demokrat.

"Suka atau tidak suka, tapi seperti menyuruh meminta, itu bukan otoritas kita," ujarnya.

"Bisa saja (kalau masukan saran) tetapi kalau sekarang ini jadi rame, Demokrat meminta supaya koalisi dibubarkan, bukan tempatnya juga."

"Dan itu bukan otoritas partai, dan bukan otoritas kita minta dibubarkan, karena bagaimanapun juga koalisi itu akan bubar dengan sendirinya," bebernya.

Ia menegasakan pernyataan atau saran tersebut bukanlah mewakili Partai Demokrat.

Max juga memberikan sindiran kepada kadernya yang meminta pembubaran paratai koalisi.

"Kenapa sekarang ini kita paksakan untuk bubarkan, ada kepentingan apa Anda di sana, apa Anda mau jadi menteri, apa mau jadi apa di sana?" tanya Max.

• Penjelasan Polda Tetapkan Mantan Kapolda Metro Jaya Sofyan Jacob sebagai Tersangka Kasus Makar

Ia juga membantah alasan Rachland yang menuturkan agar bangsa tidak terpecah dengan koalisi.

"Ketika bangsa ini jangan dipecahkan oleh koalisi ini?, koalisi ini sudah biasa di dunia politik, bukan bangsa ini pecah karena ada dua koalisi, enggak juga sama sekali."

"Di situ yang saya sayangkan, bahwa peryataan itu hanya satu dua orang yang tidak mewakili Demokrat," ujarnya.

Lihat videonya di menit ke 1.28:

Tanggapan BPN

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade meminta supaya Demokrat justru jangan membuat gaduh jelang keputusan gugatan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita fokus gugat di MK jangan bikin gaduh," ujar Andre dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (10/6/2019).

"Kalau mau keluar silakan, kalau memang kebelet menjadi menteri setelah reshuffle Juni-Juli ini ya monggo, silakan," sambungnya.

Andre juga meminta jika Demokrat ada masukan bisa langsung disampaikan ke Gerindra bukan kepada publik langsung.

"Berkoalisi itu kalau punya masukan silakan disampaikan di dalam (secara internal), bukan bikin gaduh," jelas Andre.

"Di situ saling memberikan masukan, tapi di internal bukan merongrong atau bikin gaduh terus."

"Kalau ingin bertahan, ya tolong etika koalisi itu dijaga, jangan bikin gaduh terus," tandasnya.

• Reaksi TKN dan BPN soal Demokrat Minta Koalisi Pilpres Bubar, Tak Setuju dan Sindir soal Menteri

Tanggapan TKN

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN) Ace Hasan Syadzily mengaku tak sependapat dengan usulan untuk koalisi bubar.

Dikutip dari Kompas.com, Senin (10/6/2019), Ace memberikan bandingan pada Pilpres 2009 lalu.

Yakni saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpasangan dengan Boediono, koalisi parpol pendukung pasangan SBY-Boediono tidak dibubarkan dan malah diinstitusionalisasikan dalam bentuk sekretariat gabungan (Setgab).

"Saya kira tidak perlu dibubarkan ya. Dulu waktu zaman SBY, koalisi pendukung Presiden SBY-Boediono juga tidak dibubarkan. Bahkan terinstitusionalisasi dalam sekretariat gabungan (Setgab) yang terdiri atas partai politik pendukung SBY dalam Pilpres 2009 yang lalu plus Partai Golkar waktu itu," kata Ace, Minggu (9/6/2019).

Dilanjutkannya, apabila alasan dibubarkan agar masyarakat tidak berkubu, menurutnya masyarakat telah paham bahwa pilpres selesai.

"Kalau alasannya agar masyarakat tidak ada kubu-kubuan di akar rumput, itu tergantung elite politiknya. Sejauh ini masyarakat sudah menganggap selesai kok dengan pilpres," kata Ace.

"Masyarakat sudah menerima siapapun yang menang menjadi presiden terpilih dalam pemilu 2019. Yang belum siap justru para elitnya yang memprovokasi untuk tidak menerima hasil pilpres dan tidak siap kalah," tambah dia.

Ungkapan Rachland

Sementara itu, diketahui Rachland meminta supaya Jokowi dan Prabowo membubarkan koalisi partai politik melalui akun twitternya, @RachlandNashidik, minggu (9/6/2019).

Berikut kicauan lengkap dari Rachland, dikutip dari Kompas.com.

"Anjuran yang sama, bubarkan koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @Jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput.

(Perkubuan) Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa.

Pak @Prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai.

Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachland.

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah/Atri Wahyu)

WOW TODAY: