Terkini Ibu Kota
Setelah Lebaran 2019, Jakarta Diserbu 71.000 Pendatang Baru', Apa Kata Gubernur Anies Baswedan?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengestimasi 71.000 pendatang baru akan menyerbu setelah Idul Fitri 2019.
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Dhany Sukma, mengatakan, perpindahan penduduk adalah hal yang lumrah dan kebijakan pembatasan tidak tepat untuk diterapkan.
"Dari sisi di alam demokrasi dan pemenuhan hak-hak sekarang, sudah tidak pas. Kita bisa bayangkan kalau setiap daerah melakukan itu, kita seperti tinggal di negara yang ada barrier-nya." kata Dhany.
Yang paling penting, kata Dhany, orang-orang itu memiliki alamat tinggal yang jelas, di mana mereka bisa bernaung sambil mencari pekerjaan.
Ia mengatakan pihaknya akan melaksanakan bina layanan kependudukan pada tanggal 14 hingga 25 Juni dengan melakukan pendataan di RT dan RW di Jakarta.
Dhany mengatakan dinas akan mengeluarkan surat keterangan domisili sementara untuk pendatang yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta.
Sementara, kata Dhany, warga yang tidak memiliki identitas apapun, atau masuk golongan rentan, akan ditangani oleh Dinas Sosial.
Kepala Dinas Sosial Irmansyah menyebut Jakarta telah bekerjasama dengan beberapa daerah-daerah di Pulau Jawa, juga NTT, NTB, dan Bali untuk melakukan sosialisasi ke warga perihal perpindahan ke Jakarta.
"Kalau ke Jakarta-nya belum ada jelas pekerjaannya, hanya pengen ke Jakarta saja untuk mencari kerja, barangkali diimbau untuk mereka mempertimbangkan hal itu," ujarnya.
"Kasihan kalau mereka kesana-kemari pekerjaannya belum dapat. Pekerjaan juga kita tahu, tidak terlalu mudah ya (didapat)," ujarnya.
Kerjasama dengan Daerah Lain
Yayat Supriatna menambahkan pemerintah provinsi DKI Jakarta harus bekerja sama dengan daerah-daerah asal pendatang untuk mengatasi masalah urbanisasi.
"Yang paling penting adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan baru di daerah (luar Jakarta) dengan kerja sama antara daerah," kata Yayat.
Sebagai contoh, kata Yayat, Jakarta dapat meningkatkan investasi di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang juga daerah asal pendatang baru, untuk pengembangan peternakan sapi.
Selain mengatasi masalah urbanisasi karena membuka lapangan pekerjaan di daerah, kata Yayat, upaya itu juga bisa memperlancar suplai daging sapi ke Jakarta.
Jakarta, kata Yayat, juga bisa meningkatkan kerjasama agrobisnis dengan daerah-daerah di Jawa Barat.
"Jadi yang dikirim ke Jakarta itu barang-barangnya, bukan orangnya," kata Yayat. (BBC Indonesia/Callistasia Wijaya)
