Eks Hakim MK Sebut Jokowi-Ma'ruf Tak Bisa Didiskualifikasi meski BPN Bisa Buktikan Kecurangan TSM

TRIBUNWOW.COM - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan mengungkapkan bahwa pasangan capres/cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin tidak bisa didiskualifikasi, dari Pilpres 2019.

Hal itu ia ungkapkan saat membicarakan soal kemungkinan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) bisa dibuktikan oleh kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, ketika menjadi tamu Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ruhut Sitompul melalui channel YouTubenya Ruhut P Sitompul, Minggu (2/6/2019).

Mulanya, Ruhut menyinggung soal dugaan kecurangan TSM dalam pemilu yang diajukan kubu 02 kepada MK.

• Ferdinand Hutahaean Ungkap Komunikasi Terakhirnya dengan Ani Yudhoyono

Terkait itu, Ruhut lantas menanyakan soal kemungkinan Prabowo-Sandi dalam membuktikan laporannya.

"Mungkinkan Kubu 02, bisa membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematif, dan masif (TSM)?" tanya Ruhut.

Maruarar menjelaskan bahwa dugaan kecurangan yang dianggap TSM haruslah memiliki hasil yang signifikan terhadap perolehan suara.

Ia menegaskan bahwa dalam membuktikan hal tersebut tidaklah mudah dilakukan.

"Pelanggaran TSM itu harus memiliki korelasi signifikansi dengan perolehan suara," ujar Maruarar.

"Kalau dia dikatakan terstruktur, kira-kira berapa pengaruhnya terhadap suara, sehingga bisa tidak dia mempengaruhi perolehan suara Pak Jokowi misalnya."

"Kalau dia (Jokowi) 17 juta suara, paling tidak dia (Prabowo) harus memperoleh setengahan dari situ tambah satu kan."

"Dan itu tidak mudah," sambungnya.

• Bripka Afrizal Tewas Tertembak saat Kejar Komplotan Perampok di OKI, Ini Kronologinya

Maruarar menyatakan meski dugaan kecurangan dalam pemilu terbukti, tetap tidak bisa langsung dilakukan pendiskualifikasian.

Hal itu dikatakan Maruarar menurut pengalamannya.

"Jadi tidak bisa dikatakan kalau terstruktur itu langsung didiskualifikasi, seandainya pun itu terbukti, meskipun kita katakan tadi itu tentu sangat sulit, maka kita kita tidak bisa langsung seperti itu," jelas Maruarar.

"Pengalaman kita mengatakan, karena kita menghargai juga suara atau kedaulatan rakyat yang lain, yang tidak mengalami cacat, maka yang paling kita tentukan di mana TSM itu terjadi pelanggaran itu."

"Mungkin MK akan mengatakan ya sudah pemungutan suara ulang di tempat itu," imbuhnya.

• 2 Pria Jual Pacar Mereka Rp 12 Juta, Terungkap karena Korban Bilang Kerja di Malaysia ke Orangtua