Akhiri Sengketa Dua Negara, Filipina Kembalikan Puluhan Kontainer Berisi Sampah ke Kanada

TRIBUNWOW.COM - Filipina dilaporkan memulai proses untuk mengembalikan berton-ton sampah ke Kanada, dan mengakhiri enam tahun sengketa dua negara.

Wilma Eisma dari Pelabuhan Subic Bay berkata, 69 kontainer telah dimasukkan ke dalam kapal M/V Bavaria yang bakal berlayar ke Vancouver selama 20 hari via Taiwan.

"Langkah itu bakal mengakhiri bab kotor dalam sejarah kami," terang Eisma sebagaimana diberitakan The Guardian Jumat (31/5/2019).

Mulai dikembalilannya sampah Kanada yang menghuni dua pelabuhan Filipina sejak 2013 sampai 2014, sementara Kanada menolak mengakuinya, dirayakan oleh publik setempat.

• Tanggapi Isu akan Adanya Kerusuhan Lebih Besar, Menhan Singgung Pihak yang Merasa Tidak Puas

Aktivis lingkungan dari Greenpeace maupun EcoWaste Coalition berlayar menggunakan perahu kecil sambil membawa tulisan "Filipina: Bukan Lagi Tempat Sampah".

Sementara Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin mengunggah gambar kapal Bavaria itu mulai bertolak menjauhi Subic Bay.

"Baaaa selamat tinggal, seperti yang sudah kami katakan," ujarnya.

Menteri Lingkungan Kanada Catherine McKenna menyambut baik berita itu.

"Kami berkomitmen kepada pemerintah Filipina dan terus menjalin hubungan dengan mereka," terang dia.

Sampah itu menjadi sumber konflik kedua negara setelah ditemukan kontainer yang disamarkan sebagai plastik daur ulang di mana faktanya adalah sampah rumah tangga.

Selama beberapa bulan terakhir, isu itu berubah menjadi ketegangan diplomatik setelah Filipina memenangkan sengketa di pengadilan pada tahun lalu.

• Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Sebut 51 Bukti yang Dibawa ke MK Hanya sebagai Pengantar

Kanada harus bertanggung jawab dalam mengangkut sampah tersebut.

Namun karena tak ada respon dari Ottawa, Presiden Rodrigo Duterte pun naik pitam.

Dia mengancam bakal mengambil langkah tegas dengan menyewa sebuah kapal dan bakal membuang sampah itu ke perairan maupun pantai indah Kanada.

Kemudian Manila memutuskan memanggil perwakilan diplomatiknya di Kanada setelah Ottawa gagal memenuhi 15 Mei yang menjadi tenggat perintah pengadilan.