Pemilu 2019

Soal Tudingan 17,5 Juta DPT Tak Masuk Akal, KPU: Apa Mungkin Pemilu 2019 Lebih Rendah dari 2014?

KPU tanggapi soal tudingan 17,5 DPT yang dianggap tak masuk akal oleh BPN Prabowo-Sandi.

Soal Tudingan 17,5 Juta DPT Tak Masuk Akal, KPU: Apa Mungkin Pemilu 2019 Lebih Rendah dari 2014?
Grafis Tribunwow/Kurnia Aji Setyawan
Viryan Azis - Komisioner KPU 

TRIBUNWOW.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi soal tudingan 17,5 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dianggap tak masuk akal oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, tanggapan itu disampaikan oleh Komisioner KPU, Viryan Azis saat di Kantor KPU, Menteng Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019).

Diketahui bahwa DPT tersebut menjadi satu di antara materi sengketa BPN Prabowo-Sandi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Terkait dengan tudingan 17,5 juta DPT yang tidak masuk akal, kemudian kita bisa melihat sebenarnya terkait masuk di akal atau tidak, dengan analisis yang lebih sederhana," ujar Viryan.

Polri Beberkan Perusuh 22 Mei Berniat Bunuh 4 Tokoh Nasional dan 1 Pimpinan Lembaga Survei

Kemudian, Viryan mempertanyakan terkait laporan DPT oleh BPN Prabowo-Sandi.

"Apakah mungkin DPT Pemilu 2019 lebih rendah dari DPT Pemilu 2014 dan 2009? Mana yang tidak masuk akal?" jelas Viryan.

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum.
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. (Tribunnews.com/Jeprima)

TKN Jelaskan Bukti Sengketa Pemilu Harus Berdampak Pada Perolehan Suara: Melebihi 16 Juta

Menurutnya jika jumlah DPT Pemilu 2019 lebih sedikit dibanding tahun 2014 dan 2009 justru dinilai tidak wajar.

Viryan mengungkapkan bahwa pihaknya sempat menyampaikan klarifikasi kepada BPN sial tudingan 17,5 Juta DPT tak wajar sebelum pencoblosan dilakukan.

Ia menambahkan bahwa klarifikasi itu juga dilengkapi dengan data dan analisis yang turut diserahkan Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Ya KPU sudah menindaklanjuti ya, artinya sebenarnya ini sudah diketahui banyak pihak dan dokumen jawaban juga kan sebagai dokumen pertanggung jawaban publik kita sebarluaskan," tandasnya.

Menristekdikti Ungkap Alasan Pencabutan Gelar Profesor Amien Rais, Adakah Kaitannya dengan Makar?

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Atri Wahyu Mukti
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved