Breaking News:

Pilpres 2019

Potensi Pertemuan Pendukung 01 dan 02 saat Demo di Depan Bawaslu 22 Mei, Ini yang Dilakukan Wiranto

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto memberikan prediksi soal adanya pertemuan pendukung kubu 01 dan 02.

Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Menkopolhukam Wiranto. 

Sebelumnya diberitakan, Wiranto juga memberikan ancaman pada pendemo di Jakarta.

Hal ini dikatakan Wiranto saat melakukan konferensi pers hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (21/5/2019).

Mulanya, Wiranto mengatakan soal rencana pengepungan sejumlah kantor hingga Istana.

"Adanya rencana ini penting sekali saya sampaikan pada teman-teman sekalian, adanya rencana dilakukannya demo besar-besaran di Jakarta untuk mengepung KPU, Bawaslu, DPR, Istana dan bahkan ada rencana untuk menduduki itu tindakan yang keliru," ujar Wiranto yang dilansir oleh channel YouTube Kompas TV.

Menurutnya tindakan tersebut merupakan ancaman untuk negara.

Serta tidak akan ada masyarakat yang benar-benar mau mengikuti demo itu.

Neno Warisman Sempat Ajak Emak-emak Menginap di Depan Bawaslu, Para Pendemo Beranjak Pulang

"Tindakan yang tidak dibenarkan, tindakan yang akan melawan hukum, dan tidak akan didukung oleh masyarakat banyak serta itu merupakan kejahatan yang serius yang mengancam kedaulatan negara," tutur Wiranto.

"Maka siapapun yang melakukan itu harus bertanggungjawab dan akan mendapatkan hukuman yang cukup berat."

Ia lalu mengulangi perkataannya tersebut secara lengkap.

"Jadi saya ulangi bahwa ada rencana seperti itu, ada rencana melakukan demo besar-besar di Jakarta mengundang masyarakat di luar Jakarta untuk mengepung KPU, Bawaslu, DPR, Istana, mendudukinya itu sekali lagi merupakan tindakan yang keliru melanggar hukum dan pasti tidak akan didukung oleh masyarakat banyak."

"Dan yang bertanggung jawab siapa harus menanggungakibatnya akan berhadapan dengan hukum dikarenakan mendapatkan hukum yang cukup berat."

Wiranto berharap masyarakat yang akan ikut demo besar-besaran bisa membatalkan rencanya.

"Oleh karena itu maka pemerintah meminta agar rencana itu dibatalkan saja karena justru akan menodai proses demokrasi dan pada akhirnya nanti rakyat yang menjadi korban," tambahnya. (TribunWow.com/Tiffany Marantika)

WOW TODAY:

Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved