Breaking News:

Pemilu 2019

Komentar Perludem soal Prabowo yang akan Tolak Penghitungan Suara: Tantangan Bagi KPU

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini komentari terkait sikap Prabowo Subianto yang menyatakan akan tolak penghitungan suara KPU.

Penulis: Atri Wahyu Mukti
Editor: Astini Mega Sari
Tribunnews/Jeprima
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers terkait perolehan suara di exit poll internal tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019). Pada keterangan pers tersebut Prabowo mengklaim dirinya mengungguli pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin. 

Dilansir oleh TribunWow.com, alasan itu disampaikan Andre melalui sambungan telepon dalam acara Kompas Petang, Selasa (15/5/2019).

Mulanya pembawa acara menanyakan kepada Andre terkait rapat pleno rekapitulasi oleh kedua kubu 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan kubu 02, Prabowo-Sandi di kantor KPU.

"Kalau memang ada kecurangan mengapa pada saat proses rekapitulasi nasional yang berlangsung di KPU sampai saat ini tidak ada perdebatan atau argumentasi yang disampaikan oleh kubu BPN?" tanya pembawa acara.

 BPN Prabowo-Sandi akan Tarik Seluruh Saksi Penghitungan Suara di KPU dari Kecamatan hingga Nasional

Andre menjelaskan bahwa setelah mensosialisasikan dugaan adanya kecurangan, baru kemudian akan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Jadi kecurangan ini kami ungkap dulu kepada publik, biar publik tahu," ujar Andre.

"Kami sudah siap, di (rapat pleno) rekapitulasi percuma," sambunnya.

Sebab sepengetahuannya, jikalau data kecurangan disampaikan saat rapat, hanya akan dicatat saja tanpa ada tindak lanjut.

"Lebih baik kami ungkap kepada rakyat, habis itu data ini kami bawa ke Bawaslu,"

"Supaya Bawaslu berani dan rakyat tahu, bahwa ini ada kecurangan yang luar biasa," sambungnya.

 Prabowo akan Tolak Penghitungan Suara KPU, TKN Jokowi-Maruf: Sama Saja Musuhi dan Khianati Rakyat

Andre kemudian mencontohkan adanya kecurangan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) ketika pemilihan kepala daerah (pilkada) di Provinsi Jawa Timur.

"Bayangkan saja waktu Pilkada DKI Jakarta, Pikada Jawa Timur, contoh ya DPT itu ada 20 juta, tiba-tiba belum cukup setahun habis pilkada Jawa Timur, DPT itu juga dapat 25 juta," kata Andre.

"Kan luar biasa," tambahnya.

Menurutnya contoh tersebut merupakan adanya tindak kecurangan dalam pemilihan wakil rakyat lainnya.

Simak videonya dari menit 7.30

(TribunWow.com/Atri)

WOW TODAY:

Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved