Yunarto Wijaya Beberkan Alasan Koalisi 02 Bisa Terpecah: Seharusnya Baru Muncul setelah 22 Mei

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Charta Politica, Yunarto Wijaya membeberkan pendapatnya soal alasan mengapa koalisi 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa terpecah.

Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Yunarto saat menjadi narasumber di program Kompas Petang KompasTV, Kamis (9/5/2019).

Dalam pemaparannya, Yunarto menilai, yang menjadi alasan adalah sikap-sikap kubu Prabowo-Sandi yang terus memunculkan polemik.

• Ferdinand Hutahaean Peringatkan Kivlan Zen yang Sebut Demokrat Jegal Prabowo: Jangan Tambah Lawan

"Sikap-sikap keras dari sebagian kubu Pak Prabowo yang kemudian mengatakan bahwa hasil KPU pasti memenangkan Pak Prabowo, bahwa hasil akan berbeda dengan quick count, bahwa kemudian harus dilakukan people power dan segala macem itu," kata Yunarto.

Yunarto menjelaskan, hal tersebutlah yang kemudian menjadikan koalisi 02 retak.

"Pada akhirnya malah memajukan keretakan koalisi," ujar dia.

Yunarto menilai, jika hal-hal tersebut tidak terjadi, maka keretakan-keretakan di koalisi itu kemungkinan baru akan muncul pada saat KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara di 22 Mei 2019 mendatang.

"Yang seharusnya mungkin baru akan muncul, itupun mungkin, pada 22 mei atau setelahnya. Tetapi sikap yang mungkin memancing polemik ini membuat sebagian partai berpikir," ungkap dia.

"Kalau saya ikut dalam kekisruhan ini, mungkin ada resiko yang saya harus tanggung," lanjut Yunarto, menjelaskan kemungkinan pemikiran partai koalisi.

Yunarto lantas menyinggung pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin yang mengaku bahwa partainya tak menemukan ada indikasi kecurangan dalam Pemilu 2019.

"Demokrat melalui Pak Amir Syamsuddin sudah mengatakan tim analisis Demokrat belum menemukan adanya indikasi kecurangan atau yang sifatnya terstruktur dalam pemilu," ujar Yunarto.

• Kivlan Zen Sebut Demokrat Jegal Prabowo di Pilpres 2019: SBY Tak Ingin Jenderal Lain Jadi Presiden

"Jadi menurut saya sih ini sebuah indikasi yang kemudian mungkin awalnya akan baru dibicarakan setelah 22 mei."

"Tetapi karena polemik yang terlalu ramai dibicarakan di publik saat ini memaksa mereka untuk bersikap terlebih dulu," sambung dia.

Yunarto menyebutkan, koalisi yang sebenarnya itu seharusnya baru terbentuk secara legal ketika hasil sudah ditentukan.

"Koalisi itu kan secara legal baru akan terbentuk ketika kekuasaan sudah terbentuk, ketika kemudian kalau kita mau bicara secara praktis, koalisi itu baru terbentu di barisan yg menang ketika bagi-bagi menteri sudah terjadi, dan ketika barisan oposisi sudah mengetahui porsi bagian kekuasaan misal di DPR," papar dia.