Jawaban Wiranto soal Tujuan Bentuk Tim Pengkaji Ucapan Tokoh yang Dinilai untuk Membungkam Oposisi

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto angkat bicara atas adanya penilai bahwa rencana pembentukan tim pengkaji ucapan tokoh dilakukan untuk membungkam oposisi.

Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Wiranto melalui teleconference dalam Kabar Petang tvOne, Rabu (8/5/2019).

Hal ini berawal dari pembawa acara yang menanyakan pada Wiranto soal alasan ingin membentuk tim pengkaji ucapan tokoh.

• Kivlan Zen Nilai Shutdown Media Tanda Kediktatoran, Wiranto: Justru Kita Ingin Masukan dari Rakyat

"Pak Wiranto, ini artinya apakah yang disampaikan Pak Wiranto ini menyasar tokoh-tokoh oposisi?" tanya sang pembawa acara.

Menjawab pertanyaan tersebut, Wiranto lantas menegaskan bahwa rencana tersebut ditujukan pada seluruh pihak.

"Jangan menjustifikasi bahwa yang kita dengarkan, kita sisir, kita analisis itu ucapan-ucapan tokoh-tokoh oposisi. Bukan. Kita tidak mengenal oposisi," tegas Wiranto.

"Yang kita akan sisir, kita dengarkan, kita analisis, semua tokoh. Siapapun. Dari mana pun."

"Bahkan tidak usah tokoh, masyarakat pun kalau sudah bicaranya sudah kita anggap menabrak hukum masa enggak kita hukum kasih sanksi?" sambung dia.

Wiranto menegaskan, Indonesia merupakan negeri hukum.

Karenanya, jelas dia, semua pelanggaran perlu diproses berdasarkan hukum.

"Kalau kemudian kebebasan kita biarkan sebebas-bebasnya, bagaimana wajah negeri ini?" ujar Wiranto.

• Wiranto Mau Bentuk Tim Pengkaji untuk Awasi Ucapan Tokoh, Fahri Hamzah: Semacam Kecemasan

Wiranto menegaskan, rencananya untuk membentuk tim pengkaji ucapan tokoh ini dilakukan agar Indonesia tetap aman.

"Jadi ini semata-mata agar negara hukum yang kita jaga ini ya tetap aman tetap damai dan tetap dalam suatu kebersamaan," jelas dia.

Wiranto lantas menyebutkan, banyak juga tokoh yang sudah menyatakan persetujuannya pada rencana tersebut.

"Saya kira banyak tokoh-tokoh yang kemudian merasa bahwa ini perlu. Di satu sisi agar kedamaian, keamanan, ketertiban, keteraturan masih terjaga," papar Wiranto.

"Di sisi lain, menjaga jangan sampai kebebasan ini kemudian sebebas-bebasnya, mengganggu demokrasi yang sedang kita bentuk."

"Dan berikutnya juga menjamin bahwa pemerintah enggak sewenang-wenang, menjamin pemerintah jangan sampai kemudian di cap sebagai diktator karena 'menghabisi' lawan-lawan politik," tegas dia.

Wiranto kembali menegaskan, rencana pembentukan tim pengkaji ucapan tokoh ini tidak dilakukan untuk membungkam oposisi.

"Bukan seperti itu, sama skali bukan diarahkan untuk 'menghabisi' oposisi. Tapi menjaga agar negara hukum ini tetap dapat berjalan dalam koridor hukum yang benar, yang sudah kita sepakati bersama," tandas dia.

Simak videonya mulai menit ke 10.45:

• Jawaban Wiranto saat Ditanya Pembawa Acara tvOne Apakah Stasiun TV-nya Terancam Ditutup

Wacana Wiranto Bentuk Tim Pengkaji

Diketahui sebelumnya, pernyataan Wiranto terkait pembentukan tim pengkaji ini mulanya merupakan pernyataan untuk tanggapi ajakan people power oleh Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais.

Wiranto mengutarakan hal tersebut saat membuka rapat terbatas tingkat menteri bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV, Senin (6/5/2019), Wiranto menuturkan akan membentuk tim hukum nasional.

"Hasil rapat adalah salah satunya kita akan membentuk tim hukum nasional, yang akan mengkaji ucapan tindakan pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siappun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum" ujar Wiranto di hadapan media.

"Dan tim ini lengkap, dari para pakar hukum tata negara, para profesor doktor berbagai universitas juga saya undang."

• Mengaku akan Tulis Surat ke Wiranto dan Hendropriyono, Ini yang Bakal Disampaikan Ahmad Dhani

Ia mengatakan telah mengajak bicara para anggota rapat dan memikirkan hal yang sama.

"Sudah saya ajak bicara, dan sama dengan apa yang kita pikirkan, bahwa tidak bisa dibiarkan."

Menurutnya hal itu dapat menjadi upaya cacian kepada presiden yang masih menjabat.

"Rong-rongan terhadap negara yang sedang sah, bahkan cercaan makian kepada presiden yang masih sah, sampai nanti bulan Oktober tahun ini yang masih menjadi presiden, itu sudah ada hukumnya, sudah ada sanksinya," ungkap Wiranto.

"Dan kita akan melaksanakan sanksi itu, siapapun, saya katakan."

"Apakah mantan tokoh, mantan jenderal, tidak ada masalah apakah dia melanggar hukum maka harus kita tindak dengan tegas," pungkasnya.

Lihat video lengkapnya di menit ke 3.00:

Pernyataan ini lantas mendapat tanggapan dari sejumlah pihak, terutama dari TKN dan BPN.

Wakil TKN sekaligus Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani merespons dengan positif usulan tersebut, dikutip dari Tribunnews.com.

Menurutnya, jika yang melakukan kajian telah ahli, penilaian tak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan melibatkan ahli.

"Kalau ada tim ahli kan justru kita harapkan ada objektivitasnya berbasis keilmuan itu kan harus dilihat positifnya," kata Sani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (8/5/2019).

Dilanjutkannya, tim ini berbeda dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian.

Jika mengkaji akan melihat ucapan dan menentukan apakah berpidana atau tidak.

• Beda Reaksi TKN dan BPN soal Rencana Wiranto Bentuk Tim Pengkaji untuk Mengawasi Ucapan Tokoh

Hal ini dirasa membantu tim aparat penegak hukum.

"Daripada masih belum jelas masih belum mentah langsung diserahkan kepada Kepolisian. Itu saya kira positifnya," pungkasnya.

Ia menegaskan apa yang direncanakan tersbeut jangan dinilai sebagai kembalinya otoriter.

"Tapi jangan dilihat itu dikritisi sebagai sebuah pertanda kembalinya mesin otoriter dan lain sebagainya," kata Arsul.

Sementara, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menuturkan apa yang dicetuskan oleh Wiranto sebagai sesuatu yang memundurkan demokrasi.

Hal tersebut dikutip TribunWow.com dari saluran Youtube Kompas TV, Rabu (8/5/2019).

"Pernyataan Pak Wiranto kemarin adalah kemunduran terhadap demokrasi, menghianati semangat reformasi," ujar Andre yang ditemui media.

Andre mempertanyakan kegunaan tim tersebut apabila ada instansi hukum yang telah ada.

"Ngapain bikin tim lagi, secara aturan, perundang-undangan kita ada, ada yang melanggar tinggal dilaporkan ke pihak kepolisian, diproses secara hukum, kenapa harus dibikin lagi?," tanyanya.

• TKN Jokowi-Maruf: Data Quick Count dan Real Count Enggak Beda Jauh

Ia memberikan dugaan bahwa apa yang dilakukan Wiranto dapat membuat perasaan takut untuk berpendapat.

"Untuk memantau, terkesan menakut-nakuti masyarakat untuk jangan berbicara emang ini zaman otoriter zaman orde baru lagi?," pungkasnya.

(TribunWow.com/ Ananda Putri Octaviani)

WOW TODAY: