Pilpres 2019
Rocky Gerung: Penyelenggara Pemilu Promosikan Diri Profesional, Ternyata Berantakan dalam Segala Hal
Pengamat politik Rocky Gerung menyampaikan kritikannya terkait banyak petugas KPPS yang meninggal dunia selama proses pemilu 2019.
Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
"Jadi sekali lagi saya tetap ingin agar supaya soal ini dibuka, karena bukan sekedar sensasinya, tapi satu peristiwa yang diluar kebiasaan, dari segi jumlah, dan dari segi rumor. Itu pentingnya tuh," tandasnya.
• Sebut Demokrat Tak Tahu soal Data Klaim Kemenangan Prabowo, Andi Mallarangeng: Kami Ikuti Situng KPU
440 Anggota KPPS Meninggal
Sementara diberitakan dari Tribunnews.com, per 4 Mei 2019 pukul 16.00 WIB, jumlah korban petugas KPPS bertambah menjadi 440 orang meninggal dunia dan 3.788 orang jatuh sakit.
Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Rahman Hakim, Sabtu (4/5/2019).
"Update data per 4 Mei 2019, pukul 16.00 WIB. Wafat 440, sakit 3.788. Total 4.228 (jiwa)," jelas Arief.
Ia menjelaskan bahwa sebagian petugas KPPS meninggal dunia karena bertanggungjawab atas proses rekapitulasi di tingkatnya masing-masing.
Kendati demikian, para petugas yang meninggal mau pun luka-luka dijanjikan oleh KPU akan mendapat santunan.
• UPDATE Real Count KPU Pilpres 2019, Data Masuk Hampir 70 Persen, Lihat Perolehan Jokowi Vs Prabowo
Dikutip dari Kompas.com, hal itu turut disampaikan oleh Ketua KPU, Arief Budiman yang mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyetujui usulan pihaknya terkait pemberian santunan ini, Sabtu (27/4/2019).
Dijelaskan oleh Arief, santunan untuk keluarga korban meninggal dunia diusulkan berkisar Rp 30-36 juta.
Sedangkan untuk petugas KPPS yang mengalami kecelakaan sampai menyebabkan kecacatan, dialokasikan sebesar Rp 30 juta.
Sementara korban yang mengalami luka-luka, diusulkan santunan sebar Rp 16 juta.
Usul Pembentukan TPF
Mengenai TPF, hal itu dicetuskan pertama kali oleh Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Sudirman Said.
Pasalnya, Sudirman mengaku pihak BPN telah menerima banyak laporan dugaaan kecurangan yang terjadi.
"Kita dorong supaya masyarakat sipil mengonsolidasikan itu (tim independen pencari fakta kecurangan), karena kita ini kurang kekuatan pihak ketiga," ujar Sudirman di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019), seperti dikutip dari Kompas.com.
