Kabar Tokoh
BPN Prabowo-Sandi Komentari Pernyataan Wiranto yang Sebut Ada Tokoh di Luar Negeri Menghasut Rakyat
Wiranto sempat menyebut soal adanya orang di luar negeri yang menghasut rakyat untuk melakukan tindakan inkonstitusional.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto kini menuai polemik.
Diketahui, Wiranto sempat menyebut soal adanya orang di luar negeri yang menghasut rakyat untuk melakukan tindakan inkonstitusional.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menyebut bahwa pernyataan Wiranto justru menimbulkan keresahan.
"Saya menyayangkan pernyataan itu, seharusnya pemerintah tidak menambah mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan keresahaan," ujar Andre Rosiade saat dihubungi, Senin, (6/5/2019).
• Rekam Jejak Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir yang Kini Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang
Menurut Andre Rosiade tidak ada masyarakat sekarang ini yang ingin melakukan tindakan inkonstitusional.
Bila ada satu atau dua orang melontarkan protes atau kritik, menurutnya hal itu bukan tindakan inkonstitusional.
"Tidak ada rakyat yang akan melakukan tindakan inkinstitusional. Saya bingung pemerintah takut atau seolah-olah takut adanya tindakan inkonstitusional," katanya.
• Sejumlah Kritik Keras Fahri Hamzah soal Ratusan Petugas KPPS Meninggal: Gila Apa
Andre menduga pernyataan Wiranto tersebut seperti sengaja untuk menyebar ketakutan di masyarakat.
Sehingga menurutnya masalah dugaan kecurangan Pemilu 2019 menjadi terabaikan.
"Apakah pernyataan itu sengaja untuk menakut nakuti, sehingga dugaan adanya kecurangan pemilu tidak terpantau," katanya.
Sebelumnya Menkopolhukam, Wiranto, membuka rapat terbatas tingkat menteri bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, dan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).
Rapat terbatas itu digelar untuk memetakan kejadian mana saja yang bisa menjadi potensi pelanggaran hukum selama Pemilu 2019 untuk tetap menjaga suasana damai di bulan Ramadan 2019.
“Rapat ini untuk memetakan kejadian apa saja selama Pemilu 2019 yang masuk pelanggaran hukum untuk segera dilakukan tindakan hukum yang tegas."
• Partisipasi Pemilih di Yalimo Papua Capai 100 Persen, Prabowo-Sandi Hanya Dapat 3 Suara
"Ada banyak cacian, hinaan, dan hasutan yang mengganggu keamanan nasional dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya.
“Langkah tegas yang diambil bukan berarti pemerintah diktator, isu seperti itu sengaja dihembuskan supaya pemerintah takut mengambil keputusan,” imbuhnya.
