Viral di Twitter Rancangan Desain Istana Negara di Palangkaraya, Ini Fakta di Baliknya

Terkait kegiatan ekonomi, Anies juga menyebut tidak akan mengalami perubahan.

• Beda Respons BPN dan TKN soal Rencana Jokowi Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta

"Jadi yang pindah itu hanya kegiatan administrasi pemerintahan di kantor-kantor kementerian. Jadi bukan memindahkan kegiatan perekonomannya di luar. Perekonomian dan lain-lain tetap di Jakarta," ungkapnya.

Hal senada juga diungkap oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Dilansir oleh situs Setkab, Bambang mengatakan Ibu Kota baru tersebut nantinya hanya akan difungsikan sebagai pemerintahan, Senin (29/4/2019).

Yakni eksekutif, eksekutif, kementerian/lembaga, legislatif parlemen (MPR/DPR/DPD), kemudian yudikatif; kejaksaan, Mahkamah Konstitusi (MK) dan lain-lain.

Serta pertahanan keamanan seperti Polri-TNI, juga kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia.

• Jokowi Putuskan Ibu Kota Indonesia Dipindah ke Luar Jawa, 3 Provinsi Ini Jadi Kandidat, Mana Saja?

Lalu, untuk lembaga seperti fungsi jasa keuangan, perdagangan dan industri diusulkan akan tetap berada di Jakarta.

Konsep pemindahan dengan fungsi tersebut menurut Bambang sudah diterapkan di negara-negara lain.

“Ini konsep yang kita coba tiru dari beberapa best practice yang sudah dilakukan di negara lain,” ucap Bambang.

“Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis bahkan harus sudah menjadi pusat bisnis yang levelnya regional atau level Asia Tenggara,” tambahnya.

Alasan pemindahan ibu kota

Pemindahan ibu kota dari Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan fakta bahwa pembangunan di Indonesia kian tak merata.

Seperti dikutip dari Kompas.com, pemindahan ibu kota ke wilayah lain hanya akan memindahkan pusat pemerintahan.

Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian.

Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.