Kabar Tokoh
Beda Respons BPN dan TKN soal Rencana Jokowi Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta
BPN Menanyakan perihal bagaimana kesiapan dari rencana tersebut, sedangkan TKN melihat bahwa pemindahan ibu kota menjadi hal yang biasa terjadi.
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Astini Mega Sari
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memberikan tanggapan yang berbeda perihal rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta.
Diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo menyetujui opsi pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Jawa dalam rapat terbatas di Istana, Senin (29/4/2019).
Tanggapan BPN
Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Direktur Relawan BPN yang juga mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan, mempertanyakan urgensi mengenai rencana pemindahan tersebut.
"Tadi saya katakan dasar pikir untuk pemindahan itu, termasuk kategori tadi urgensinya dan apa yang dicapai dari pemindahan itu," kata Ferry saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).
Menurutnya, akan butuh lama dalam pelaksaan pemindahan dan juga butuh waktu hingga puluhan tahun.
"Ini pekerjaan yang paling tidak minimal 15-20 tahun baru bisa mewujudkan. Karena harus menyiapkan," ujarnya.
Baginya, harus ada hal yang diperhatikan mengenai tata ruang pertahanan lantaran hal itu merupakan sumber pusat pengendali pemerintahan.
"Kan ada aspek nanti tata ruang pertahanan karena itu adalah sumber pusat pengendali pemerintahan, apakah dari segi tata ruang pertahanan itu memungkinkan, cukup layak, apa dia punya daya tahan ketika ada serangan-serangan," ungkap dia.
"Jadi sampai ke jauh-jauh sana, sumber daya ekonomi, sumber daya sosialnya, segala macem, keterkaitan dengan ini. Dan bagaimana kalau nanti sudah pindah meninggalkan Jakarta, Jakarta akan seperti apa," sambung Ferry.
• Ditanya Pemilu 2019 Berjalan Baik atau Buruk, Mahfud MD: Biasa Saja, Selalu Terjadi Seperti Ini
Sedangkan Sandiaga Uno menelisik dari segi anggaran yang akan dikeluarkan untuk mewujudkan wacana tersebut.
"Jadi kalau kita memindahkan fisik ibu kota itu harus lihat relevansinya, dari segi cost, biayanya berapa, dan apakah efektif, karena sekarang kita sudah punya semuanya dengan layanan digital. Jadi tidak layanan secara fisik," tutur Sandiaga di Kantor Kelurahan Kayu Manis, Jakarta Timur, Selasa (30/4/2019).
Menurutnya, harus ada keputusan bersama yang melibatkan masyarakat untuk memindahkan ibu kota.
"Harus ada referendum, kalau kita mau memindahkan ibu kota itu berapa yang setuju, berapa yang tidak, dihitung dan itu yang harus dilakukan," kata Sandiaga.
"Melibatkan masyarakat dan kepentingan masyarakat diutamakan, kepentingan negara strategis diutamakan, lapangan kerja tercipta, biaya hidup bisa terjangkau," sambung dia.
• UPDATE Real Count KPU Selasa 30 April 2019 Pukul 18.00 WIB: Jokowi Vs Prabowo, Data Masuk 57,2%
