Kabar Tokoh
Beda Respons BPN dan TKN soal Rencana Jokowi Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta
BPN Menanyakan perihal bagaimana kesiapan dari rencana tersebut, sedangkan TKN melihat bahwa pemindahan ibu kota menjadi hal yang biasa terjadi.
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Astini Mega Sari
TRIBUNWOW.COM - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memberikan tanggapan yang berbeda perihal rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta.
Diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo menyetujui opsi pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Jawa dalam rapat terbatas di Istana, Senin (29/4/2019).
Tanggapan BPN
Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Direktur Relawan BPN yang juga mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan, mempertanyakan urgensi mengenai rencana pemindahan tersebut.
"Tadi saya katakan dasar pikir untuk pemindahan itu, termasuk kategori tadi urgensinya dan apa yang dicapai dari pemindahan itu," kata Ferry saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).
Menurutnya, akan butuh lama dalam pelaksaan pemindahan dan juga butuh waktu hingga puluhan tahun.
"Ini pekerjaan yang paling tidak minimal 15-20 tahun baru bisa mewujudkan. Karena harus menyiapkan," ujarnya.
Baginya, harus ada hal yang diperhatikan mengenai tata ruang pertahanan lantaran hal itu merupakan sumber pusat pengendali pemerintahan.
"Kan ada aspek nanti tata ruang pertahanan karena itu adalah sumber pusat pengendali pemerintahan, apakah dari segi tata ruang pertahanan itu memungkinkan, cukup layak, apa dia punya daya tahan ketika ada serangan-serangan," ungkap dia.
"Jadi sampai ke jauh-jauh sana, sumber daya ekonomi, sumber daya sosialnya, segala macem, keterkaitan dengan ini. Dan bagaimana kalau nanti sudah pindah meninggalkan Jakarta, Jakarta akan seperti apa," sambung Ferry.
• Ditanya Pemilu 2019 Berjalan Baik atau Buruk, Mahfud MD: Biasa Saja, Selalu Terjadi Seperti Ini
Sedangkan Sandiaga Uno menelisik dari segi anggaran yang akan dikeluarkan untuk mewujudkan wacana tersebut.
"Jadi kalau kita memindahkan fisik ibu kota itu harus lihat relevansinya, dari segi cost, biayanya berapa, dan apakah efektif, karena sekarang kita sudah punya semuanya dengan layanan digital. Jadi tidak layanan secara fisik," tutur Sandiaga di Kantor Kelurahan Kayu Manis, Jakarta Timur, Selasa (30/4/2019).
Menurutnya, harus ada keputusan bersama yang melibatkan masyarakat untuk memindahkan ibu kota.
"Harus ada referendum, kalau kita mau memindahkan ibu kota itu berapa yang setuju, berapa yang tidak, dihitung dan itu yang harus dilakukan," kata Sandiaga.
"Melibatkan masyarakat dan kepentingan masyarakat diutamakan, kepentingan negara strategis diutamakan, lapangan kerja tercipta, biaya hidup bisa terjangkau," sambung dia.
• UPDATE Real Count KPU Selasa 30 April 2019 Pukul 18.00 WIB: Jokowi Vs Prabowo, Data Masuk 57,2%
Tanggapan TKN
Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily menyebut pihak BPN seharusnya menganggap hal pemindahan ibu kota menjadi hal yang biasa saja.
"Seharusnya BPN tahu bahwa pemindahan ibu kota itu sesuatu yang biasa saja. Kita bisa mencontoh negara tetangga. Malaysia memindahkan Ibukotanya dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Hal yang biasa," kata Ace saat dihubungi Kompas.com, Selasa (30/4/2019).
Hal ini lantaran Indonesia perlu melihat dari aspek pembangunan merata dan penguatan NKRI.
Dijelaskannya lagi, pemindahan ini tidak akan membuat pemerintah menambah beban negara.
"Harus dipertimbangkan pemindahan ibu kota tidak membuat pemerintah pusat menjadi tidak efisien dan menambah beban negara," pungkasnya.
Sedangkan disebutkan Jokowi, alasan pemindahan itu pun juga didasari soal kepentingan besar untuk negara dalam jangka panjang.
"Kita harus bicara soal kepentingan yang berlebih besar untuk bangsa, negara dan kepentingan visioner jangka panjang," ujar Jokowi pada Tribunnews.
Selain itu, kepentingan global juga menjadi alasan pemindahan ibu kota.
"Sebagai negara besar dalam menyongsong kepentingan kompetisi global," tambah Jokowi.
Sementara itu, terkait kesiapan, Jokowi mengatakan butuh persiapan dari segi lokasi hingga pembiayaan.
"Kita ingin berpikir visioner untuk kemajuan negara ini. Memindahkan ibu kota memerlukan persiapan yang matang, persiapan yang detail, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya dan juga soal pembiayaannya," tutur Jokowi.
Jokowi pun optimis pemindahan ibu kota ini berjalan dengan lancar sesuai dengan persiapan yang baik.
"Saya meyakini, Insya Allah kalau dari awal kita persiapan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," sambung Jokowi.
(TribunWow.com)
WOW TODAY: