Pemilu 2019
KPU Yakin Layak Dipercaya, Said Didu Tantang Gelar Audit Forensik: Jangan Salahkan Kecurigaan Publik
Said Didu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemeriksaan audit forensik untuk pelaksanaan perhitungan suara Pemilu 2019.
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Claudia Noventa
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Said Didu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemeriksaan audit forensik untuk pelaksanaan perhitungan suara Pemilu 2019.
Dilansir oleh TribunWow.com, hal itu disampaikan Said Didu melalui akun Twitternya, @msaid_didu, Sabtu (27/4/2019).
Mulanya KPU mencuitkan dalam akun Twitternya, @KPU_ID, bahwa KPU layak dipercaya mengenai sistem perhitungan (Situng) pemilu 2019.
Hal tersebut karena situng dibangun dengan teknologi yang baik dan sumber daya yang baik.
"KPU layak dpercaya. Slain Situng dbngun dgn teknologi yg baik & sumber daya yg baik, antusiasme utk pemilu sngat kuat, skcil apapun kluhan org utk mnyalahgunakan mslh itu sngat susah.
Ungkap Komisioner KIP Romanus Ndau usai bkunjung ke Kantor KPU RI, Jumat (26/4)," tulis @msaid_didu.
Ia lantas menanggapi cuitan tersebut dan menantang untuk KPU menerima dilakukan audit forensik oleh pihak yang netral.
• Soroti Sistem Pemilu Serentak Tahun Ini, Refly Harun Singgung soal Pasar Gelap untuk Cari Suara
Ia memperingatkan apabila KPU menolak, maka kecurigaan masyarakat bisa timbul.
Di akhir cuitannya ia mengharapkan KPU berkenan dilakukannya audit forensik.
"Kalau memang demikian - biar kecurigaan hilang lbh baik ada ahli netral yg lakukan audit forensik. Sebentar kok.
Tapi kalau @KPU_ID tdk berkenan jangan salahkan kecurigaan publik. Semoga @KPU_ID berkenan dilakukan audit forensik," tulisnya.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said telah mendorong masyarakat sipil untuk membentuk tim independen pencari fakta (TPF) kecurangan pada Pemilu 2019.
Hal ini karena pihak BPN mengaku telah menerima banyak laporan dugaaan kecurangan yang terjadi, dikutip dari Kompas.com.
"Kita dorong supaya masyarakat sipil mengonsolidasikan itu (tim independen pencari fakta kecurangan), karena kita ini kurang kekuatan pihak ketiga," ujar Sudirman di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).
• Bawaslu: Pemungutan Suara Lanjutan akan Digelar di Sydney Australia
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman menilai hal itu tidak diperlukan.
