Kwik Kian Gie Sebut Indonesia Belum Siap Berdemokrasi: Mengejar HAM Harus Membunuh HAM

TRIBUNWOW.COM - Ekonom senior Kwik Kian Gie mengatakan Indonesia belum bersiap untuk menyelenggarakan demokrasi lantaran di Pemilu 2019 banyak petugas KPPS yang meninggal.

Hal itu diungkapkannya Kwik Kian Gie melalui akun Twitter @kiangiekwik, Kamis (25/4/2019).

Disebutkannya, Indonesia memang belum siap berdemokrasi ala Undang-undang dasar 2002.

Menurut Kwik Kian Gie demokrasi seharusnya menghormati pendapat siapa saja lantaran pemilihan umum adalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Ia melihat peristiwa banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal.

Kwik Kian Gie merasa bahwa di Indonesia mengejar HAM harus membunuh HAM.

• Kata Ferdinand Hutahaean soal Rumor Zulkifli Hasan Bertemu Jokowi untuk Bahas PAN Gabung ke Kubu 01

Dicuitkannya para petugas yang gugur tak hanya dibunuh hak pilihnya namun juga nyawanya.

"Indonesia memang belum siap berdemokrasi ala UUD 2002 yang harus persis sama dengan yang berlaku di AS.

Hakekat demokrasi ialah sangat menghormati pendapat siapa saja, karena pendapat dan pilihannya dalam Pemilu adalah hak azasi manusia (HAM)."

"Namun untuk mewujudkan ini dalam Pemilu tahun 2019 harus membuat sekitar 150 orang meninggal kelelahan dan ratusan lainnya sakit.

Jadi di Indonesia mengejar HAM harus membunuh HAM.

Dan yang dibunuh bukan hanya hak pilihnya, tetapi eksistensinya atau nyawanya.Sangat menyedihkan," tulisnya.

225 KPPS Meninggal

Dikutip dari Kompas.com, Kamis (25/4/2019), total sebanyak 225 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) dilaporkan meninggal dunia hingga Kamis (25/4/2019) pukul 18.00 WIB.

Mengenai penyebab, mayoritas meninggal dunia karena kelelahan dan kecelakaan.

Selain itu, sebanyak 1.470 anggota KPPS juga dilaporkan sakit, di data KPU per Kamis (25/4/2019) pukul 18.00 WIB.

"Bertambah, jumlah anggota wafat sebanyak 225, sakit 1.470, total yang tertimpa musibah 1.695," kata Viryan saat dikonfirmasi, Kamis (25/4/2019).

Sebelumnya, di data hari Rabu (24/4/2019), jumlah anggota KPPS yang terdata meninggal bertambah sebanyak 81, dan anggota yang sakit 587.

• Jumlah Anggota KPPS yang Meninggal Dunia Bertambah Jadi 225 Orang, Ribuan Lainnya Sakit

Selain KPPS yang meninggal karena sakit, sebagian besar juga disebabkan kelelahan dan kecelakaan.

Menurut Ketua KPU Arief Budiman, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), KPU berencana memberikan santunan kepada keluarga KPPS yang meninggal dunia dan anggota yang sakit.

Meski begitu belum ada kepastian mengenai besaran anggaran santunan yang disetujui oleh Kemenkeu.

"Kemarin kita sudah rapat (dengan Kemenkeu). Sampai dengan hari ini, prinsipnya (usulan santunan) sudah disetujui," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

"Tinggal Kementrian Keuangan akan menetapkan besarannya berdasarkan usulan kita, cuma saya belum update apakah usulan kita disetujui seratus persen atau tidak," sambugnya.

Dalam pembahasannya, KPU mengusulkan, besaran santunan untuk keluarga korban meninggal dunia kisaran Rp 30-36 juta.

• Anggota KPPS Diduga Ubah Perolehan Suara Caleg, Bawaslu Luwu Turun Tangan

Dan untuk KPPS yang mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan kecacatan, dialokasikan Rp 30 juta.

Sementara untuk korban luka, besaran santunan yang diusulkan ialah Rp 16 juta. (TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)

WOW TODAY: